Bengkalis, Rakyat45.com – Sudah lebih kurang sebulan proses rasionalisasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum juga menunjukkan titik terang. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah berapa anggaran yang telah dipangkas dan berapa sisa APBD Bengkalis untuk 7 bulan mendatang.
“Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar, kenapa proses ini sampai berlarut – larut dan tak juga dirampungkan.”Defri kepada media.minggu 10 Mei 2020
Jika selama ini ada stigma yang mengatakan bahwa proses rasionalisasi membutuhkan waktu yang lama karena melibatkan DPRD dalam pembahasan, hal tersebut semacam terbantahkan.
Melihat track record sekretaris daerah Bengkalis yang telah sekian tahun menjadi ketua TAPD, tentu hal ini jadi membingungkan. Seharusnya, dengan tidak “banyaknya permintaan” kepala daerah dan tidak “rewelnya” DPRD dalam membahas, memudahkan pak sekda yang hari ini naik tingkat menjadi Plh. bupati menyelesaikan proses rasionalisasi. Tapi hari ini kenapa menjadi bertambah lama? Kendalanya dimana?
Pak plh saat ini sepertinya lebih sibuk mem-framing diri dengan memasang baliho dan spanduk di sejumlah tempat di seluruh kabupaten Bengkalis. Apakah pak sekda berniat maju juga sebagai kontestan di pilkada mendatang?
Jika memang benar, tentu ini menjadi momentum buat pak sekda untuk memberikan kesan positif kepada seluruh komponen masyarakat dengan sesegera mungkin menyelesaikan proses rasionalisasi. Tapi kalau sampai hari ini tahapan itu tak kunjung selesai, maka hal negatif yang akan didapat.
Pun begitu perihal dana penanganan covid-19 yang saat ini tak jelas realisasinya. Apakah dengan adanya rasionalisasi ini akan berkurang atau seperti apa? Bagaimana dengan anggaran yang diperuntukkan untuk pembelian APD dan peralatan medis lainnya? Sampai saat ini belum juga jelas ceritanya.
DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasannya dalam hal ini dengan sangat baik. Jangan ketuanya hanya pandai curhat dan mengeluh di media. Katanya mau mencalonkan diri juga?
Melihat kondisi seperti ini, sepertinya masyarakat harus memantau proses rasionalisasi dan realisasi dana penanganan covid-19 ini dengan sedetail mungkin, jangan sampai ini menjadi bancakan pula buat oknum – oknum untuk mengumpulkan pundi – pundi uang sebagai modal pertarungan di pilkada mendatang.”Tutupnya
Indra
