Rakyat45.com, Pekanbaru – Kelangkaan solar di Pekanbaru menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Selain memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, keterbatasan pasokan bahan bakar bersubsidi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang yang berpotensi mendorong inflasi daerah.
Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar pemerintah daerah.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan antrean kendaraan, khususnya angkutan barang, menyebabkan biaya operasional meningkat sehingga berpengaruh terhadap harga komoditas di pasaran.
“Kelangkaan solar menjadi salah satu penyebab inflasi. Kami melihat antrean di beberapa SPBU di Pekanbaru sangat panjang,” kata Abdul Jamal kepada Rakyat45.com, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, sejumlah kendaraan pengangkut barang bahkan harus mengantre hingga lima jam untuk mendapatkan solar. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya transportasi dan distribusi.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemko Pekanbaru meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berkoordinasi dengan Disperindagkop UKM Provinsi Riau dan PT Pertamina guna memastikan pasokan solar kembali normal.
“Kami meminta Disperindag berkoordinasi dengan Disperindagkop UMK Provinsi Riau untuk menanyakan kepada Pertamina. Supaya, pasokan solar tidak lagi mengalami kelangkaan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pembahasan dalam Rakor Pengendalian Inflasi, kelangkaan solar lebih banyak terjadi di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Sementara di sejumlah daerah lain seperti Medan dan Sumatera Barat, kondisi serupa tidak menjadi persoalan yang menonjol.
Abdul Jamal mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), kuota solar yang dialokasikan untuk Provinsi Riau sebenarnya dinilai mencukupi. Karena itu, pemerintah mempertanyakan efektivitas distribusi BBM bersubsidi tersebut.
“Menurut informasi dari BPS, kuota solar untuk Riau sebenarnya cukup. Persoalannya sekarang, kemana distribusi solar tersebut. Hal inilah yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang,” jelasnya.
Ia menilai pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Evaluasi bersama antara Pertamina dan instansi terkait juga dinilai penting untuk memastikan pasokan solar benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Kalau memang kuota untuk Riau mencukupi, tentu distribusinya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti karena menjadi salah satu faktor yang memengaruhi inflasi di Kota Pekanbaru,” pungkasnya.***
