Advertorial

Pemprov Riau Bahas Penyempurnaan APBD Perubahan 2026 Bersama Kemendagri

16
×

Pemprov Riau Bahas Penyempurnaan APBD Perubahan 2026 Bersama Kemendagri

Sebarkan artikel ini
Pemprov Riau Bahas Penyempurnaan APBD
Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Focus Group Discussion (FGD) secara virtual, Senin (19/10/2026).

RAKYAT45.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Focus Group Discussion (FGD) secara virtual, Senin (19/10/2026).

Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Provinsi Riau.

FGD tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi forum penyamaan persepsi antara Pemprov Riau dan Kemendagri. Melalui pembahasan tersebut, sejumlah langkah penyempurnaan dirumuskan agar pelaksanaan APBD Perubahan dapat berjalan efektif, tertib, dan sesuai ketentuan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa FGD menghasilkan sejumlah catatan penting terkait penganggaran, pendapatan, belanja, serta perkembangan pelaksanaan APBD hingga Oktober 2026.

Ia menyebutkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah dikumpulkan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap kebutuhan anggaran memiliki justifikasi yang jelas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Syahrial, pembahasan juga mencakup berbagai usulan anggaran, baik yang dapat dilaksanakan maupun yang perlu disesuaikan dengan regulasi. Selain itu, percepatan pemanfaatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian.

“Ada pembahasan tentang pemanfaatan bantuan presiden untuk pemadaman karhutla sampai dengan hari ini dan alhamdulillah penanganannya untuk hotspot dan kebakaran di Riau sudah selesai mudah-mudahan bisa berlanjut dengan baik dan juga bisa membaik di daerah tetangga yang terdampak,” ungkapnya di Kantor Gubernur Riau.

Setelah evaluasi OPD dan proses verifikasi selesai, Pemprov Riau akan kembali menggelar rapat lanjutan. Syahrial berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga APBD Perubahan Provinsi Riau dapat diterima Kemendagri, dengan target penyelesaian dalam satu hingga dua pekan ke depan.

Ia menegaskan, prioritas utama APBD Perubahan tetap diarahkan pada upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang pemerintah daerah serta pemenuhan pelayanan publik. Sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran.

Sementara itu, untuk sektor infrastruktur, Pemprov Riau akan lebih mengutamakan pemeliharaan fasilitas yang sudah tersedia dibandingkan membangun infrastruktur baru.

“Fokus kita di APBD perubahan ini masih tetap memastikan mengupayakan pembayaran utang, kemudian pelayanan publik yang menjadi prioritas kita kemudian juga dari kesehatan pendidikan. Infrastruktur kita tidak bisa membuat sesuatu yang baru tapi pesan dari Gubri kita akan memeliharanya,” jelas Syahrial.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa evaluasi APBD Provinsi Riau diharapkan segera diselesaikan agar tahapan autentifikasi dapat berjalan lebih cepat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas APBD, baik anggaran murni maupun perubahan, dengan mempertimbangkan kondisi riil keuangan daerah.

“Yang paling saya tekankan, kita harus betul-betul mendorong APBD murni dan perubahan menjadi APBD yang sehat, yaitu APBD yang benar-benar sesuai dengan kondisi pendapatan kita,” ujarnya.

Selain membahas APBD Perubahan 2026, Agus Fatoni turut mengingatkan pemerintah daerah mengenai lima isu krusial dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Kelima isu tersebut meliputi penyusunan target pendapatan yang realistis, belanja berkualitas, pembiayaan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) nihil, pengutamaan belanja wajib dan mengikat, serta penyesuaian terhadap substansi baru dalam pedoman penyusunan APBD 2027.

Terkait prioritas belanja, pemerintah daerah diminta menyusun alokasi berdasarkan kapasitas riil keuangan daerah. Selanjutnya, pemerintah harus memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, termasuk alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya, serta bagi hasil kepada desa sebesar 10 persen.

Adapun ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen disebut belum diberlakukan pada 2027 karena pemberlakuannya ditunda melalui Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027. Meski demikian, pengendalian belanja pegawai tetap dilakukan melalui kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Melalui pembahasan bersama Kemendagri ini, Pemprov Riau diharapkan dapat menyempurnakan APBD Perubahan 2026 secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Prioritas pembayaran kewajiban pemerintah, pelayanan publik, serta pemeliharaan infrastruktur menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas belanja daerah.***