Hukum & Kriminal

Izin PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Ambil Alih 338.536 Hektare Kawasan Hutan di Riau

2
×

Izin PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Ambil Alih 338.536 Hektare Kawasan Hutan di Riau

Sebarkan artikel ini
Izin PT RAPP Dicabut, 338.536 Hektare Kembali ke Negara
Satgas PKH mencabut izin PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau setelah menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.(R45/S)

RAKYAT45.COM – Pemerintah mencabut izin pengelolaan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau dengan cakupan areal mencapai 338.536 hektare. Keputusan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tersebut menyusul temuan sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari kebakaran lahan gambut hingga aktivitas perkebunan dan pertambangan tanpa izin.

Pencabutan izin perusahaan yang merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan.

“Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan,” katanya, Jumat (20/11/2026).

Barita mengungkapkan, Satgas PKH menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan kawasan yang menjadi dasar penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan tersebut.

Temuan itu meliputi dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin mencapai 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan habitat satwa liar, terutama gajah Sumatera.

“Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari dasar penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan,” ujarnya.

Barita menegaskan, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan terhadap persoalan lingkungan maupun tanggung jawab hukum lainnya. PT RAPP tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi kewajiban terhadap sumber daya manusia (SDM).

Satgas PKH juga akan mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut untuk memastikan seluruh ketentuan dijalankan.

“Ini dipastikan akan dimonitor oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga selaku pemangku kepentingan, untuk memastikan keputusan dan rekomendasi Satgas dijalankan secara konsisten,” tegasnya.

### Satgas PKH juga tertibkan pabrik sawit di Kuansing

Selain PT RAPP, Satgas PKH melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Berdasarkan hasil verifikasi, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah tandan buah segar yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan pabrik itu juga diduga mendorong perluasan perambahan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur perizinan.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare. Areal tersebut direkomendasikan tetap berada dalam penguasaan negara dan permohonan pelepasannya ditolak.

### Penelusuran korporasi hingga pihak pengendali

Penertiban kawasan hutan tidak hanya menyasar aktivitas perusahaan di lapangan. Satgas PKH juga akan menelusuri struktur korporasi dan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Barita mengatakan penelusuran mencakup pihak yang diduga mengendalikan kegiatan perusahaan maupun pihak lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam aktivitas tersebut.

“Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menelusuri struktur-struktur, lapisan-lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung pada penguasaan ilegal kawasan hutan selama ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila proses penelusuran menemukan indikasi perbuatan melawan hukum, Satgas PKH akan menindaklanjutinya melalui mekanisme penegakan hukum. Langkah tersebut melibatkan unsur aparat penegak hukum yang tergabung dalam satgas.

Barita menyebut penertiban terhadap PT RAPP dan PT GSL merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus menjaga aset dan kekayaan negara.

“Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, komprehensif, berkeadilan dan berkelanjutan,” tutupnya.***