Hukum & Kriminal

Berangkat di Atas Kertas: Korupsi Satpol PP Bengkalis Rugikan Rp1,4 Miliar, Resmi P-21

1
×

Berangkat di Atas Kertas: Korupsi Satpol PP Bengkalis Rugikan Rp1,4 Miliar, Resmi P-21

Sebarkan artikel ini

Rakyat45.com, Bengkalis – Perjalanan dinas yang hanya tercatat di atas kertas ternyata berujung pada kerugian keuangan negara hingga Rp1,42 miliar. Surat tugas, kuitansi pembayaran, bahkan stempel kecamatan diduga direkayasa untuk mencairkan anggaran kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan. Praktik tersebut terungkap dalam penyidikan dugaan korupsi dana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021–2022.

Perkara yang menyeret seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial TF (55) itu kini memasuki tahap lanjutan. Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menyatakan berkas perkara tersangka lengkap atau P-21 pada Senin (16/11/2026). Dengan demikian, penyidik Polres Bengkalis dapat melanjutkan proses penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan.

Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, total kerugian keuangan negara mencapai Rp1.429.780.200.

“Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,” ungkap AKP Arthur. Selasa (17/11/2026).

TF diketahui pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP selama 2021 hingga Maret 2022.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga mengatur pencantuman nama pegawai dan tenaga honorer ke dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Ia juga menyiapkan dokumen pendukung berupa Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD hingga kuitansi pembayaran.

Namun, sebagian besar perjalanan yang tercantum dalam dokumen tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan. Pegawai dan honorer yang namanya digunakan hanya diminta menandatangani kuitansi, kemudian menerima uang sekitar Rp500 ribu untuk setiap surat tugas.

Penyidik juga mengungkap dugaan pembuatan stempel sendiri yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis guna melengkapi administrasi pencairan anggaran. Bahkan, nama TF turut tercantum dalam puluhan dokumen perjalanan dinas yang diduga fiktif.

Dari total kerugian negara sebesar Rp1,42 miliar, sekitar Rp1,25 miliar berasal dari anggaran perjalanan dinas fiktif. Nilai tersebut menjadi komponen terbesar dalam penyimpangan anggaran yang terungkap selama penyidikan.

Kerugian lainnya berasal dari sejumlah pos belanja yang diduga tidak direalisasikan, antara lain makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan serta kegiatan bimbingan teknis.

Sementara itu, pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung oleh tersangka, hasil penghitungan menunjukkan kerugian negara mencapai Rp737,6 juta.

Berkas P-21, Polisi Siapkan Tahap II

Selama proses penyidikan, Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa 19 saksi dan tiga orang ahli untuk memperkuat pembuktian perkara.

Atas dugaan perbuatannya, TF disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.

Setelah memperoleh kepastian bahwa berkas perkara telah lengkap, penyidik kini mempersiapkan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk memasuki proses hukum selanjutnya.

AKP Arthur menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi penyalahgunaan anggaran negara dan memastikan setiap pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.

“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” tegas AKP Arthur.**