Banner Website
Advertorial

Tenaga Kerja PHR Riau Minta Kepastian Status, DPRD Dorong Prioritas Lokal

28
×

Tenaga Kerja PHR Riau Minta Kepastian Status, DPRD Dorong Prioritas Lokal

Sebarkan artikel ini
Tenaga Kerja PHR Riau Minta Kepastian Status, DPRD Dorong Prioritas Lokal
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan, bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, menerima aspirasi PWT (Pegawai Waktu Tertentu) putra/putri Riau dari PT Pertamina Hulu Rokan Zona Rokan. (Rakyat45/Advertorial)

Rakyat45.com, Pekanbaru – Tenaga kerja PHR Riau menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status kepegawaian kepada DPRD Provinsi Riau. Para pekerja yang tergabung sebagai Pegawai Waktu Tertentu (PWT) berharap mendapat peluang menjadi pegawai tetap di sektor hulu migas.

Aspirasi tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan bersama Ketua Komisi III Edi Basri dalam pertemuan yang digelar Rabu (1/4/2026).

Perwakilan PWT, Alfredo, menyampaikan harapan agar keberadaan mereka tidak hanya bersifat sementara, mengingat proses rekrutmen yang telah dilalui secara profesional.

“Kami berharap ada perhatian khusus agar kami tidak hanya menjadi pekerja sementara, tetapi dapat menjadi bagian permanen dalam struktur operasi hulu migas,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD langsung meminta penjelasan dari pihak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terkait mekanisme peningkatan status kepegawaian.

Perwakilan PHR, Pramudya, menjelaskan bahwa tenaga kerja yang telah lulus seleksi merupakan bagian dari sistem kerja di sektor hulu migas, namun perubahan status menjadi Pegawai Waktu Tetap (PWTT) bergantung pada kebijakan tingkat lebih tinggi.

“Terdapat level kebijakan yang lebih tinggi dalam menentukan perubahan status dari Pegawai Waktu Tertentu (PWT) menjadi Pegawai Waktu Tetap (PWTT). Hal ini akan kami sampaikan kepada pimpinan,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal dalam sektor strategis tersebut.

“Kami menekankan agar anak-anak Riau dapat menjadi bagian dari struktur hulu migas dan diprioritaskan dalam sektor inti (core business). Kami juga berharap ada solusi yang berkeadilan bagi mereka,” tegasnya.

DPRD berharap pertemuan ini menjadi langkah awal dalam mencari solusi konkret terkait keberlanjutan tenaga kerja lokal, sekaligus memastikan peran putra daerah tetap menjadi prioritas dalam industri migas di Riau.***