Banner Website
Politik

Antrean BBM Mengular di Pekanbaru, DPRD Desak Pertamina Bertindak

22
×

Antrean BBM Mengular di Pekanbaru, DPRD Desak Pertamina Bertindak

Sebarkan artikel ini
Antrean BBM Mengular di Pekanbaru, DPRD Desak Pertamina Bertindak
Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PKS, Hamdani. R45/Vitra

Rakyat45.com, Pekanbaru – Antrean BBM Pekanbaru panjang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan DPRD Kota Pekanbaru. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, terutama karena Riau dikenal sebagai daerah penghasil minyak.

Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi PKS, Hamdani, menilai antrean kendaraan di sejumlah SPBU sudah di luar kebiasaan dan perlu segera ditangani.

“Pertama tentu kita sebagai wakil rakyat cukup prihatin. Negeri penghasil minyak ini kok bisa antre untuk mengisi BBM. Rasanya ini kurang pantas aja gitu, ibarat ayam mati di lumbung beras,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia meminta pihak Pertamina segera memberikan penjelasan terkait penyebab antrean panjang tersebut, sekaligus mengambil langkah cepat agar distribusi BBM kembali normal.

Menurutnya, antrean tidak hanya terjadi pada satu jenis BBM, tetapi hampir seluruh produk, termasuk solar dan Pertalite.

“Ini mulai dari solar kemudian Pertalite ngantri semua. Tadi malam saya lihat, motor pun antre panjang. Yang biasanya tidak sepanjang itu, ini bisa tiga sampai empat kali lipat,” katanya.

Hamdani menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

“Tolong ini diseriusi, karena rasanya kurang pantas Riau, khususnya Pekanbaru, mengalami antrean seperti ini,” tambahnya.

Selain distribusi, ia juga menyoroti penggunaan BBM subsidi yang harus tepat sasaran. Ia mengingatkan agar kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak memicu peralihan pengguna kendaraan mewah ke BBM subsidi.

“Masalah harga, non-subsidi memang mengikuti harga minyak dunia. Tapi jangan sampai karena itu, pengguna kendaraan mewah beralih ke BBM subsidi,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat agar distribusi BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

“Tidak mungkin kendaraan mewah seperti Lexus menggunakan Pertalite. Harusnya ada sistem yang jelas untuk mengatur penggunaan BBM subsidi dan non-subsidi agar tepat sasaran,” tutupnya.***