Rakyat45.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah pusat dan daerah segera memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau menyusul meningkatnya potensi kekeringan akibat fenomena El Nino pada semester kedua 2026.
Puan menilai antisipasi harus dilakukan sejak dini karena jumlah titik panas (hotspot) di Riau masih berfluktuasi, area kebakaran berpotensi meluas, serta adanya prediksi cuaca ekstrem yang dapat memperparah risiko Karhutla.
Peringatan tersebut sejalan dengan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memproyeksikan peluang munculnya El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 berkisar antara 50 hingga 80 persen. Kondisi itu dinilai dapat meningkatkan ancaman kekeringan dan kebakaran lahan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Riau.
Dalam rilis resmi yang diterima Rakyat45.com, Minggu (7/6/2026), Puan meminta pemerintah memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang berisiko terdampak kabut asap.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” tutur Puan.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong pemerintah menyediakan pos perlindungan udara bersih atau clean air shelter di kawasan padat penduduk, sekolah, dan posyandu. Menurutnya, fasilitas tersebut harus dilengkapi sistem filtrasi udara yang memadai untuk melindungi masyarakat dari paparan asap.
Selain itu, pemerintah diminta menerapkan langkah cepat ketika kualitas udara memburuk dan melewati ambang batas aman.
“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang batas aman, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.
Puan menegaskan bahwa ancaman Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat secara luas. Karena itu, kesiapan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi.
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh penyakit yang timbul akibat dampak langsung kabut asap, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dapat ditanggung melalui program BPJS Kesehatan.
“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.
Dari pantauan Rakyat45.com, Puan juga mendorong kesiapan transportasi udara untuk mendukung evakuasi medis di wilayah terpencil saat kondisi kabut asap mengganggu akses darat. Selain itu, ia meminta pemerintah menambah armada water bombing guna mempercepat proses pemadaman apabila kebakaran meluas.
Tak hanya fokus pada penanganan darurat, Puan turut menyoroti pentingnya program pemulihan lahan pascakebakaran serta bantuan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak penurunan aktivitas ekonomi akibat kabut asap.
Untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, ia meminta setiap daerah di Riau menyediakan layanan pengaduan cepat yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait, dan setiap keterlambatan distribusi layanan dasar harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” pungkasnya.***
Tag:
Karhutla Riau, Puan Maharani, El Nino 2026, Kabut Asap, Mitigasi Bencana
