Banner Website
Ekbis

PLUT KUMKM Riau Perkuat UMKM Disabilitas, Legalitas Koperasi Diserahkan Saat HUT Riau

20
×

PLUT KUMKM Riau Perkuat UMKM Disabilitas, Legalitas Koperasi Diserahkan Saat HUT Riau

Sebarkan artikel ini
PLUT KUMKM Riau Perkuat UMKM Disabilitas Lewat Koperasi
Ilustrasi pelaku UMKM sedang melakukan proses pengemasan produk makanan ringan di lokasi usaha.(R45/AI)

Rakyat45.com, Pekanbaru – UMKM Disabilitas Riau menjadi salah satu fokus pendampingan UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Provinsi Riau sepanjang 2026. Selain memberikan pelatihan dan layanan legalitas usaha, pemerintah juga mempersiapkan pembentukan koperasi sebagai wadah pemberdayaan pelaku usaha disabilitas.

Dari pantauan Rakyat45.com, langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pembinaan sekaligus membuka peluang kerja sama dengan dunia usaha agar pelaku UMKM disabilitas memperoleh dukungan yang berkelanjutan.

Kepala Seksi UPT PLUT KUMKM Disperindagkop Riau, Hasbullah, mengatakan pelayanan kepada pelaku UMKM terus dikembangkan melalui berbagai inovasi agar lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin menginformasikan perihal kegiatan yang ada di UPT PLUT KUMKM Provinsi Riau, terkhusus pada tahun 2026 ini dalam memberikan pelayanan, tentu kita harus berinovasi dan kreatif agar pelayanan tersebut tetap menjangkau dan memudahkan para pelaku UMKM. Berbagai macam layanan dan pendampingan legalitas kami berikan, seperti pendampingan usaha hingga pengurusan izin NIB, Halal, HKI, BPOM, dan perizinan lainnya,” ujar Hasbullah di Pekanbaru, Jumat (31/7/2026).

Menurut Hasbullah, perhatian khusus terhadap UMKM disabilitas diwujudkan melalui kerja sama dengan salah satu perusahaan BUMN. Program pendampingan tersebut telah dimulai sejak awal Januari 2026 sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar kelompok usaha disabilitas memperoleh pelayanan yang setara.

“Pada awal tahun kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan BUMN untuk mendampingi UMKM Disabilitas. Alhamdulillah, sudah dilaksanakanlah kegiatan pendampingan UMKM Disabilitas pada awal Januari lalu. Hal ini sejalan dengan arahan kementerian bahwa ada perhatian khusus dalam memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM disabilitas,” jelasnya.

Dalam pelatihan perdana, peserta dibekali strategi pemasaran digital melalui platform TikTok. Materi tersebut dipilih karena dinilai efektif membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar sekaligus membangun identitas usaha di media sosial.

“Karena mereka juga berhak mendapatkan pelayanan yang setara. Pada pelatihan pertama di awal Januari tersebut, ada dua materi utama yang kami berikan yaitu pemasaran di TikTok. Kami memilih TikTok karena penggunanya di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar,” tuturnya.

Hasbullah menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci meningkatkan daya saing UMKM disabilitas.

“Kami dorong teman-teman UMKM disabilitas untuk memanfaatkan teknologi mereka secara maksimal demi mengekspos produk dan membangun personal branding. Contohnya, bagi UMKM penyedia jasa urut, kami sarankan membagikan aktivitas harian dan ulasan pelanggan secara konsisten. Dari personal branding tersebut, muaranya adalah penjualan,” ungkapnya.

Pendampingan kemudian dilanjutkan pada Mei 2026 untuk mengevaluasi perkembangan usaha sekaligus menyerap aspirasi peserta terkait kebutuhan yang masih dihadapi.

“Pelatihan kedua kami laksanakan pada bulan Mei. Kami berdiskusi kembali agar pendampingan ini tidak berhenti di tengah jalan. Kami juga menampung aspirasi terkait kebutuhan UMKM Disabilitas,” tambahnya.

Ia menjelaskan, komunitas UMKM disabilitas di Riau terdiri dari penyandang tunarungu, tunawicara, tunanetra, hingga penyandang disabilitas fisik yang mengelola berbagai jenis usaha, mulai dari jasa pijat, kuliner, bengkel, hingga percetakan.

Namun demikian, keterbatasan peralatan produksi masih menjadi tantangan utama. Untuk itu, PLUT KUMKM berkoordinasi dengan DPMPTSP Riau agar perusahaan dapat menjadi mitra pendamping atau “bapak angkat” bagi UMKM disabilitas yang berada di bawah naungan Yayasan Insan Berguna Nusantara (IBNU).

“Namun, kendala utama mereka di lapangan adalah keterbatasan peralatan usaha. Oleh karena itu, timbul ide untuk mengajukan kolaborasi ke DPMPTSP Riau. Kami berkoordinasi agar perusahaan-perusahaan dapat menjadi bapak angkat atau induk bagi UMKM disabilitas. UMKM ini dinaungi oleh Yayasan Insan Berguna Nusantara (IBNU),” katanya.

Hasil koordinasi tersebut melahirkan rencana pembentukan koperasi sebagai badan hukum yang akan memudahkan penyaluran bantuan hibah peralatan dari perusahaan kepada kelompok usaha.

“Pada pertemuan bersama DPMPTSP Riau, mereka menyetujui usulan untuk membentuk koperasi terlebih dahulu. Dengan wadah koperasi, perusahaan akan lebih mudah menyalurkan bantuan hibah peralatan, karena bantuan diserahkan kepada kelompok untuk dimanfaatkan bersama, bukan atas nama individu,” lanjutnya.

Hasbullah mengungkapkan komunitas tersebut menaungi sekitar 200 penyandang disabilitas. Dari jumlah itu, sekitar 30 pelaku usaha aktif akan menjadi prioritas dalam proses pembentukan koperasi.

“Bantuan yang diberikan adalah bantuan legalitas pembentukan koperasi. Secara keseluruhan, komunitas disabilitas ini menaungi sekitar 200 orang. Namun, yang sudah memiliki produk atau usaha UMKM aktif tercatat ada sekitar 30 UMKM,” paparnya.

Legalitas koperasi itu rencananya akan diserahkan langsung oleh Plt Gubernur Riau pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau, 9 Agustus 2026.

“UMKM yang terdata inilah akan dibantu dalam pembentukan legalitas wadah koperasinya, bukan bantuan dana tunai per individu. Rencananya akan diserahkan oleh Bapak Gubernur pada pihak UMKM pada tanggal 8 Agustus, bersempena dengan hari puncak Peringatan HUT Provinsi Riau,” jelas Hasbullah.

Selain pembentukan koperasi, PLUT KUMKM juga telah mengusulkan program inkubasi bagi 10 UMKM disabilitas serta bantuan perbaikan fasilitas produksi untuk dua pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian sekaligus meningkatkan daya saing UMKM disabilitas di Provinsi Riau.

“Kemudian, kami sudah menyerahkan seluruh data yang dibutuhkan ke pihak DPMPTSP Riau, termasuk data untuk inkubasi 10 UMKM Disabilitas dalam mengikuti pendampingan dan 2 UMKM Disabilitas yang mendapatkan bantuan perbaikan dapur. Harapannya melalui pemberian bantuan legalitas pembentukan koperasi tersebut mereka lebih semangat,” pungkasnya.***