RAKYAT45.COM – Pemerintah Provinsi Riau mulai mendorong ekonomi hijau Riau sebagai strategi baru memperkuat pembiayaan pembangunan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu peluang yang disiapkan ialah perdagangan karbon melalui perlindungan hutan dan penurunan emisi.
Langkah ini menjadi upaya pemerintah menghadapi keterbatasan ruang fiskal tanpa menambah beban masyarakat melalui pungutan baru. Pemprov Riau ingin menjaga hutan sekaligus mengubah keberhasilan perlindungan lingkungan menjadi nilai ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan strategi tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).
Menurut SF Hariyanto, perdagangan karbon bukan berarti menjual hutan. Skema tersebut memberikan nilai ekonomi atas keberhasilan menjaga kawasan hutan serta menurunkan emisi berdasarkan pengukuran yang terukur dan dapat diverifikasi.
“Kita ingin hutan tetap terjaga, emisi terus menurun, masyarakat yang menjaga hutan memperoleh manfaat, dan daerah mendapatkan peluang pembiayaan baru. Jadi, kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus berjalan bersama,” jelasnya.
Ia mengatakan, potensi ekonomi hijau dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi Riau. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan sumber fiskal konvensional di tengah keterbatasan kemampuan anggaran.
SF Hariyanto menyebut tahapan teknis utama program jurisdictional REDD+ Riau telah dipersiapkan. Pemprov Riau kini menunggu Letter of Endorsement atau persetujuan Menteri Keuangan agar program tersebut dapat masuk ke jalur pasar karbon internasional dengan standar integritas yang tinggi.
“Ini merupakan salah satu cara kita menjawab keterbatasan fiskal dengan mencari peluang baru. Kita tidak hanya menunggu, tetapi berusaha membangun sumber pembiayaan yang berasal dari kekuatan dan potensi daerah sendiri,” ujarnya.
Pemprov Riau juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengembangan program tersebut. SF Hariyanto menegaskan, tata kelola program, pengukuran emisi, verifikasi, hingga mekanisme pembagian manfaat harus berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat yang selama ini berperan menjaga kawasan hutan, lanjutnya, harus memperoleh manfaat yang layak dari keberhasilan perlindungan lingkungan.
“Kita ingin menjaga lingkungan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi. Semakin baik hutan dijaga dan emisi diturunkan, semakin besar pula peluang yang dapat kita ciptakan bagi masyarakat dan pembangunan Riau,” pungkasnya.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, turut mendorong pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. Menurutnya, kekayaan alam Riau harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan agar tetap terjaga dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Riau memiliki kekayaan alam yang besar dan harus kita jaga bersama. Kalau pengelolaannya dilakukan dengan tata kelola yang baik, potensi lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab untuk dilindungi, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pengembangan ekonomi hijau tersebut diharapkan menjadi bagian dari arah pembangunan Riau ke depan. Pemerintah daerah ingin menyatukan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam satu strategi pembangunan berkelanjutan.
Keterbacaan: Baik — paragraf pendek, kalimat aktif, struktur informasi dari inti berita ke detail program dan pernyataan narasumber.***
