Rakyat45.com, Natuna – Kebutuhan energi masyarakat menjadi salah satu persoalan yang dibawa Pemerintah Kabupaten Natuna ke hadapan delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pemkab Natuna menyoroti belum tersedianya kuota LPG subsidi bagi masyarakat, meski Natuna dikenal sebagai daerah penghasil gas bumi.
Pembahasan berlangsung di Kantor Bupati Natuna, Rabu (30/9/2026), bersama delegasi MPR RI, kementerian terkait, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Bupati Natuna Cen Sui Lan memaparkan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Selain energi, Pemkab Natuna menyampaikan kondisi harga pangan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang menopang aktivitas masyarakat nelayan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai persoalan energi memiliki kaitan erat dengan posisi Natuna sebagai wilayah strategis perbatasan NKRI yang memiliki sumber daya alam berupa gas bumi.
Muzani menyebut produksi gas Natuna cukup besar dalam skala nasional. Namun, masyarakat setempat belum memperoleh kuota gas subsidi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat karena Natuna merupakan daerah penghasil gas.
“Daerah penghasil gas seharusnya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi dari pemerintah pusat, ini merupakan dan keseriusan kami dan kami akan sampaikan ke pemerintah pusat.” ungkap Muzani.
Selain persoalan energi, layanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan turut menjadi perhatian. Muzani menyampaikan peningkatan pelayanan kesehatan di kawasan tersebut merupakan instruksi Presiden RI Prabowo.
Ia menilai akses dan kualitas pelayanan harus tetap terjaga agar masyarakat memperoleh layanan yang memadai, terutama dengan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan.
Tekanan biaya hidup juga menjadi bagian dari pembahasan. Muzani menyebut harga sejumlah kebutuhan pangan di Natuna relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, dengan selisih mencapai sekitar 20 hingga 30 persen.
Persoalan tersebut akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi terhadap kondisi distribusi dan harga pangan di wilayah kepulauan serta perbatasan.
Sektor kelautan dan perikanan kemudian menjadi perhatian berikutnya. Kebutuhan masyarakat nelayan mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas seperti dermaga, jembatan, serta tempat penyimpanan hasil perikanan atau cold storage.
Muzani menyampaikan kebutuhan tersebut telah mendapat respons dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ia berharap rangkaian pembahasan bersama Pemkab Natuna dan kementerian terkait dapat menghasilkan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Bagi Natuna, penyelesaian kebutuhan dasar bukan hanya menyangkut pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di kawasan terdepan Indonesia.
“Mudah mudahan kehadiran rombongan ini di Kabupaten Natuna mendapatkan solusi dan beberapa permasalahan yang ada dapat terpecahkan dan Natuna yang merupakan garda terdepan wilayah perbatasan NKRI kehadiran negara juga semakin dirasakan oleh masyarakat dan kedaulatan di Natuna juga semakin kuat.”**
