Rakyat45.com, Bengkalis – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, membuat kebutuhan sederhana seperti membeli seliter Pertalite menjadi persoalan bagi masyarakat. Warga Desa Pematang Duku harus menempuh perjalanan hingga 17 kilometer untuk mendapatkan BBM, sementara sebagian keluarga terpaksa membeli bahan bakar dengan harga Rp15.000 hingga Rp17.000 per liter.
Ketika persoalan ini dikonfirmasi, Sales Brand Manager Pertamina, Moh Riza Rahmat Syah, mengarahkan media untuk menghubungi bagian humas perusahaan.
Kesulitan mendapatkan bahan bakar yang dikeluhkan warga dalam beberapa pekan terakhir hingga Oktober 2026 itu berdampak pada aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelajar.
Jauhnya akses menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), antrean panjang, serta terbatasnya pilihan pembelian setelah penjualan melalui pengecer tidak lagi tersedia membuat warga harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Saat dimintai penjelasan mengenai keluhan tersebut dan langkah penanganan distribusi BBM, Moh Riza belum memberikan keterangan substantif. Ia menyampaikan agar media menghubungi bagian humas Pertamina.
“Punten lambat merespon, untuk pertanyaan tersebut monggo bisa ke bagian Humas kami ya Pak,” jawab singkat Moh Riza saat dikonfirmasi.
Jawaban itu belum menjelaskan langkah konkret perusahaan untuk mengatasi kesulitan akses dan memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU. Warga pun masih menantikan kepastian penanganan agar kebutuhan bahan bakar tidak terus menghambat kegiatan sehari-hari.
Jauhnya akses SPBU menjadi salah satu beban utama yang dirasakan warga Desa Pematang Duku. Indra menyebut masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar 17 kilometer untuk memperoleh Pertalite di SPBU terdekat.
“Untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite menempuh jarak ke SPBU 17 KM dari desa Pematang Duku,” ungkap warga.
Bagi masyarakat yang bergantung pada sepeda motor untuk bekerja dan beraktivitas, jarak tersebut menambah kebutuhan biaya dan waktu. Situasi semakin sulit ketika bahan bakar yang biasa dibeli tidak tersedia di tempat yang mudah dijangkau.
Dampaknya juga dirasakan pelajar. Sejumlah siswa dilaporkan terpaksa mendorong sepeda motor saat pulang sekolah karena kehabisan BBM. Keadaan ini memperlihatkan bahwa persoalan distribusi bahan bakar telah mengganggu mobilitas anak-anak sekolah, bukan hanya aktivitas ekonomi warga.
Untuk memenuhi kebutuhan transportasi, warga Desa Pematang Duku bahkan dilaporkan membeli BBM sebanyak 10 liter dari luar daerah dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp17.000 per liter. Sebagian warga juga berupaya mendapatkan pasokan dari Kabupaten Kepulauan Meranti, meskipun wilayah tersebut terpisah secara geografis dari Pulau Bengkalis.
Kondisi tersebut memunculkan persoalan pemerataan distribusi: masyarakat harus mencari pasokan dari daerah lain ketika akses terhadap BBM di wilayah sendiri dirasakan sulit.
“Itu lah sulitnya jika pengecer tidak dibenarkan untuk menjual minyak,” kata Indra meneruskan ucapan dari salah seorang warga di Desa Pematang Duku.
Disdagperin Akui Antrean, Regulasi Pengecer Disorot
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis, Zulpan, mengakui adanya antrean BBM dan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Ia mengatakan pemerintah daerah berupaya memastikan ketersediaan BBM di SPBU, khususnya di Pulau Bengkalis. Menurut Zulpan, persoalan penjualan BBM melalui pengecer berkaitan dengan regulasi yang belum mengaturnya sesuai ketentuan BPH Migas.
Penjelasan tersebut menempatkan mekanisme penyaluran sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Ketersediaan bahan bakar di SPBU perlu diimbangi akses yang memadai bagi masyarakat desa pesisir yang tinggal jauh dari pusat kota.
Warga membutuhkan solusi yang sesuai ketentuan, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan sehari-hari. Tanpa kemudahan akses, masyarakat berisiko terus menanggung tambahan biaya untuk mendapatkan bahan bakar.
Upah Tukang Tertekan, Biaya BBM Bertambah
Dampak kelangkaan Pertalite juga dirasakan Arol, warga Pematang Duku yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan. Ia mengaku harus menambah uang jajan anaknya yang bersekolah di SMAN 2 Bengkalis karena Pertalite yang biasa dibeli setengah liter untuk perjalanan pergi dan pulang sekolah kini sulit ditemukan.
“Biasanya anak saya membeli Pertalite setengah liter untuk pergi dan pulang sekolah. Tapi sekarang Pertalite tak ado lagi yang jual. Terpakso kami membeli Pertamax. Tentu sebagai oghang kecik, kami harus menambah uang jajan anak,” keluh Arol dengan logat Melayu khas Pulau Bengkalis.
Bagi Arol, tambahan pengeluaran tersebut terasa berat karena penghasilannya sebagai tukang bangunan harus mencukupi berbagai kebutuhan keluarga. Ketika bahan bakar yang biasa digunakan sulit diperoleh, ia terpaksa memilih alternatif yang menambah beban biaya.
“Upah tukang sekarang udah tak sebanding dengan harga minyak. Kami oghang kecik ni, kalau minyak makin mahal, makin besarlah pengeluaran kami,” ungkapnya.
Keluhan Arol mencerminkan tekanan yang dihadapi keluarga berpenghasilan terbatas. Pengeluaran tambahan untuk bahan bakar dapat mengurangi anggaran kebutuhan lain, padahal kendaraan tetap diperlukan untuk menunjang pendidikan dan aktivitas harian.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pertamina, dan BPH Migas segera berkoordinasi untuk menghadirkan solusi konkret. Penambahan titik penyaluran resmi di desa-desa menjadi salah satu harapan masyarakat agar BBM lebih mudah dijangkau dan distribusinya tidak hanya bertumpu pada SPBU di pusat kota.
Masyarakat juga menantikan kepastian mengenai langkah penanganan yang dapat meringankan beban biaya, mempermudah akses bahan bakar, dan mencegah pelajar kembali kehabisan BBM dalam perjalanan.
Bagi warga Pulau Bengkalis, persoalan ini bukan sekadar kelangkaan Pertalite, melainkan kebutuhan akan distribusi BBM yang mampu menjangkau masyarakat secara merata. Mereka menunggu solusi nyata agar jarak menuju SPBU dan keterbatasan pilihan pembelian tidak terus menjadi hambatan untuk bekerja, bersekolah, dan memenuhi kebutuhan keluarga.**
