Advertorial

Pemprov Riau Ubah Skema Pembayaran Iuran JKN, Ini Tiga Formula Sharing 2027

14
×

Pemprov Riau Ubah Skema Pembayaran Iuran JKN, Ini Tiga Formula Sharing 2027

Sebarkan artikel ini
Pemprov Riau Siapkan 3 Skema Pembayaran Iuran JKN Mulai 2027
Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zulkifli.

RAKYAT45.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan penyesuaian skema pembagian pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan baru tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan masing-masing daerah.

Penyesuaian dilakukan menyusul kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor yang mengubah komposisi penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan pajak lebih besar sehingga formula pembiayaan JKN perlu dievaluasi.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zulkifli, mengatakan penyesuaian skema pembagian pembiayaan tersebut telah dibahas bersama BPJS Kesehatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II, Nopi Hidayat.

“Skema sharing awal untuk pembiayaan JKN adalah, 55 persen provinsi dan 45 persen pemerintah kabupaten/kota,” katanya, Rabu (21/10/2026).

Zulkifli menjelaskan, perubahan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor membuat pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan pajak lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formula baru pembiayaan iuran JKN.

“Untuk tahun depan, besaran sharing iuran JKN yang dibayarkan Pemprov Riau tidak lagi sama. Yakni ada tiga skema yang disiapkan,” sebutnya.

Tiga skema pembagian pembayaran iuran JKN tersebut disesuaikan dengan kondisi penerimaan daerah.

Pertama, bagi kabupaten/kota yang diperkirakan memiliki penerimaan pajak lebih besar, Pemprov Riau akan menanggung 20 persen pembiayaan iuran, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menanggung 80 persen.

Kedua, pembiayaan dibagi dengan komposisi 40 persen dari pemerintah provinsi dan 60 persen dari pemerintah kabupaten/kota.

Ketiga, komposisi 55 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 45 persen pemerintah kabupaten/kota. Skema ini diperuntukkan bagi daerah yang memiliki kondisi pendapatan lebih rendah.

“Kemudian skema kedua yakni 40 persen provinsi dan 60 persen kabupaten/kota. Dan skema ketiga yakni 55 persen provinsi dan 45 persen pemerintah kabupaten/kota. Ini bagi daerah yang kondisi pendapatannya rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menjelaskan perubahan formula pembagian iuran merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan sebelumnya. Menurutnya, penyesuaian pembiayaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, tanpa mengesampingkan perlindungan kesehatan masyarakat.

“Penyesuaian formula sharing iuran ini kita lakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah berjalan. Prinsipnya, perlindungan masyarakat dan keberlanjutan kepesertaan JKN tetap harus menjadi yang utama,” katanya.

SF Hariyanto meminta pemerintah kabupaten/kota memperhitungkan kebutuhan pembiayaan JKN dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut penting agar penerapan formula baru tidak mengganggu keberlanjutan kepesertaan masyarakat.

“Kita minta pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penyesuaian alokasi APBD 2027. Jangan sampai perubahan formula ini membuat kepesertaan masyarakat menjadi tidak aktif dan capaian UHC Riau mengalami penurunan,” tuturnya.

Ia menegaskan, penyesuaian pembiayaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan kesehatan yang telah diterima masyarakat. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta mempersiapkan alokasi anggaran secara matang agar kesepakatan baru dapat berjalan efektif mulai 1 Januari 2027.***