JAKARTA, RAKYAT45.com – Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman menyatakan pemerintah belum mau menerapkan lockdown lantaran publik tak membutuhkan kebijakan yang menimbulkan efek kejut semata.
Menurutnya, saat ini tak boleh ada kebijakan yang coba-coba dan tak terukur.
Pernyataan Fadjroel tersebut seolah menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies mengaku sengaja membatasi operasional transportasi publik demi menimbulkan efek kejut sehingga warga sadar tentang bahaya corona.
“Publik tak memerlukan kebijakan ‘efek kejut’ tapi kebijakan rasional dan terukur yang memadukan kepemimpinan organisasi, operasional, dan informasi terpusat sebagaimana yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai panglima perang melawan pandemi covid-19,” ujar Fadjroel melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (18/3).
Fadjroel tak menampik ketentuan tentang lockdown sejatinya telah diatur dalam UU 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Namun, Fadjroel mengatakan, Jokowi lebih memilih kebijakan social distancing untuk merespons kondisi yang terjadi akibat wabah covid-19 saat ini.
“Benar menurut UU itu dimungkinkan karantina wilayah tapi kehati-hatian mempertimbangkan keselamatan dan kehidupan publik tetap menjadi prioritas dalam memutus kebijakan publik,” katanya.
Fadjroel juga mengingatkan agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus tetap rasional, terukur, dan hati-hati karena akan berdampak luas pada keselamatan 267 juta rakyat Indonesia.
Fadjroel menuturkan bahwa pemerintah harus menjalankan kebijakan dengan tetap mengacu pada UUD 1945 dan sejumlah aturan yang menjelaskan tentang penanganan wabah penyakit.
Selain itu, lanjutnya, Jokowi juga telah menerbitkan Keputusan Presiden terkait pembentukan gugus tugas percepatan penanganan covid-19.
“Gugus tugas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden juga memperhatikan peraturan teknis Menkes berupa surat edaran tentang komunikasi penanganan covid-19,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat membatasi operasional transportasi publik pada Senin (16/3). Hal itu berakibat pada penumpukan antrean di stasiun dan halte. Anies lantas mencabut kebijakan itu atas kehendak Presiden Jokowi.
Mantan Mendikbud itu juga mengaku sengaja membatasi operasional transportasi publik guna memberikan pesan kejut. Dia yakin penumpukan antrean membuat warga sadar bahwa virus corona sudah ada di depan mata.
“Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrem. Jadi ketika orang antre panjang, baru sadar, oh iya Covid-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana. Ini ada di depan mata,” kata Anies.
Mengenai lockdown, Presiden Jokowi telah menyatakan belum berpikir ke arah sana. Tim gugus tugas juga telah menyampaikan bahwa kebijakan lockdown dapat berdampak pada perekonomian. Masyarakat di Indonesia disebut masih banyak mengandalkan upah harian untuk mencari nafkah.
Sumber: cnn indonesia.com
