PEKANBARU, RAKYAT45.Com – Tokoh pemuda Riau ezki NurIchsanmengkritisi perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di Pekanbaru . Ia menilai perpanjangan ini dilakukan tanpa pertimbangan dan evaluasi dari PSBB jilid I yang bisa dikatakan gagal Total, Selasa (05/05/2020)
Tokoh pemuda Riau Rezki, mengingatkan kepada Wali Kota Pekanbaru, Firdaus agar pada perpanjangan PSBB harus melakukan pemeriksaan massal dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di wilayah kecamatan yang zona merah, membuat kebijakan paket ekonomi untuk kelas menengah bawah serta membuka akses informasi terkait kebijakan penanggulangan Covid-19, dan tranparansi anggaran.
Untuk menekan jumlah dan sebaran virus corona di Kota Bertuah, pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan massal dengan metode PCR. “Metode ini memungkinkan untuk mendeteksi mereka yang tanpa ada gejala, akan tetapi menjadi pembawa virus tersebut” ujar Rezki nur Ichsan
Menurutnya, di Pekanbaru sudah terjadi penularan virus di tingkat lokal,penularan antar orang yang tidak pernah ke luar negeri, atau tidak pernah kontak dengan pasien virus corona. Sampai saat ini belum ada informasi berapa jumlah warga di wilayah zona merah yang sudah melakukan pemeriksaan PCR dan bagaimana penerapannya di lapangan.
Rezki menilai, informasi ini penting di sampaikan ke publik untuk memastikan Gugus Tugas Covid-19 berkerja melakukan penanggulangan. “Pemerintah harus melakukan pemeriksaan PCR di tempat umum agar warga bisa memeriksa kesehatannya,” sebut Dia.
Sedangkan untuk bantuan sembako kepada warga yang terdampak, pemerintah masih meraba dalam menentukan penerima bantuan. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih menggunakan data dari kementerian untuk menyalurkan logistik,
“Wali Kota Pekanbaru harus turun memeriksa distribusi bantuan dan memantau proses penanggulangan oleh Gugus Tugas Covid-19,” ucap Rezki Nur Ichsan.
Terkait pembagian Paket sembako sejumlah 15.625 milik Pemerintah Kota Pekanbaru.penentuan warga yang menerima tidak sesuai dengan usulan dari forum RT/RW. RW hanya menerima 30 paket dan dibagikan ke RT masing-masing RT hanya menerima 4-5 paket sembako.
“Dalam hal keterbukaan informasi, Pemko tidak transparan dalam penentuan jumlah penerima. Sehingga hasil pendataan yang dilakukan RT/RW menjadi tidak maksimal,” tegas Rezki Nur Ichsan yang juga mahasiswa salah satu Universitas Swasta di Pekanbaru ini.
Rezki mengatakan, pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi dengan realokasi anggaran seperti proyek infrastruktur, perjalanan dinas, belanja fisik atau belanja modal yang tidak mendesak. Untuk anggaran yang bersumber dari pajak tersebut dapat dialokasikan untuk kalangan masyarakat menengah kebawah.
“Realokasi anggaran tersebut nantinya digunakan untuk perlindungan sosial, pembelian kelengkapan medis dan pemulihan ekonomi kepada pelaku usaha dan warga yang terdampak,”pungkasnya.
( KEND”ZAI )
