Pekanbaru, Rakyat45.com – Kasus perundungan yang marak terjadi di Pekanbaru kini menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI. Salah satu penyebab utamanya disinyalir berasal dari penggunaan gadget yang tidak terkontrol di kalangan anak-anak, yang diperparah oleh minimnya pengawasan orang tua serta kurangnya pemahaman terhadap risiko di dunia digital.
Ketua rombongan Komisi X DPR RI, DR. Karmila Sari, S.Kom., M.M., menyampaikan keprihatinannya saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru pada Kamis (28/11/2024). Dalam pertemuan bersama Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, S.STP, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Marhum Pekan, ia menegaskan perlunya langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.
“Kami menyarankan beberapa langkah strategis, seperti pembinaan karakter melalui program Bimbingan Konseling (BK) yang dimulai sejak jenjang Sekolah Dasar (SD). Selain itu, perlindungan bagi guru juga harus ditingkatkan agar mereka merasa aman dalam menjalankan tugasnya,” ujar Karmila.
Komisi X juga menyoroti pentingnya peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam membatasi akses anak-anak terhadap konten negatif di internet. Hal ini dianggap krusial mengingat perkembangan teknologi dapat menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kominfo untuk merumuskan regulasi terkait penggunaan gadget di sekolah. Salah satunya adalah pembatasan akses ke situs-situs yang tidak sesuai dengan usia anak-anak,” tambah Karmila.
Langkah lainnya, Komisi X mendorong agar penyelesaian kasus perundungan dilakukan secara internal oleh pihak sekolah dengan melibatkan orang tua, guru, dan konselor. Namun, jika perundungan sudah mengarah pada pelanggaran hukum, maka tindakan tegas dari aparat kepolisian menjadi opsi yang tak terelakkan.
Komisi X DPR RI berharap, dengan penerapan kebijakan yang tepat dan penguatan sinergi antarinstansi, angka kasus perundungan di Pekanbaru dapat diminimalkan.
“Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Ini adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah, orang tua, maupun masyarakat,” pungkas Karmila.
Langkah-langkah yang diusulkan ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam mengatasi permasalahan sosial yang tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga masa depan bangsa secara keseluruhan.(rls)
