Jakarta, Rakyat45.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, menandatangani Sydney Declaration bersama para menteri dari Australia dan Papua Nugini dalam forum tingkat menteri ke-2 Arafura and Timor Seas Ministerial Forum (ATSEA) di Sydney, Australia, Kamis (5/12/2024). Deklarasi ini menjadi langkah penting dalam mempromosikan ekonomi biru dan pengelolaan berkelanjutan wilayah laut di kawasan.
Forum ini menyoroti pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati di Laut Arafura dan Laut Timor (ATS) serta pengelolaan tantangan lintas batas seperti limbah laut, praktik perikanan ilegal (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUUF), dan pencemaran akibat tumpahan minyak.
Dalam pidatonya, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa kehadiran Indonesia di forum ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menjaga keanekaragaman hayati, mendukung perikanan berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat pesisir.
“Deklarasi Sydney menjadi landasan kerja sama regional yang efektif untuk mendukung keseimbangan ekologi laut, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir,” ungkap Trenggono.
Deklarasi tersebut juga menginisiasi pembentukan mekanisme tata kelola regional (Regional Governance Mechanism/RGM) guna mengimplementasikan *Strategic Action Plan (SAP) kawasan ATS untuk periode 2024–2033.
Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mengembangkan sistem Ocean Big Data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan pembelajaran mesin (Machine Learning). Teknologi ini akan mendukung Indonesia Ocean Accounting, yang memungkinkan analisis ekosistem laut secara holistik, termasuk dalam menilai keseimbangan sumber daya dan pengawasan kelautan secara simultan.
Selain itu, pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan menjadi salah satu strategi utama. KKP telah menciptakan model budi daya yang mendukung peningkatan produksi perikanan tanpa mengandalkan hasil tangkapan laut secara berlebihan.
“Kami percaya bahwa budi daya perikanan berperan penting dalam mengurangi tekanan pada sumber daya perikanan tangkap. Ini sejalan dengan visi konservasi dalam program ATSEA,” ujar Trenggono.
Dalam upaya memperkuat penerapan ekonomi biru, KKP juga fokus memperluas kawasan konservasi, menerapkan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota, serta melakukan pembersihan sampah plastik di laut dengan melibatkan nelayan.
“Melalui forum ini, kami mengajak seluruh pihak untuk menjadikan kesehatan laut sebagai prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya. Laut Arafura dan Laut Timor harus menjadi contoh keberhasilan pengelolaan ekonomi biru,” tutupnya.
Deklarasi Sydney mencerminkan semangat kerja sama regional untuk menciptakan masa depan laut yang berkelanjutan dan mendukung keseimbangan antara ekologi dan ekonomi di kawasan ATS.
