Rakyat45.com, Bandung – Penyertaan modal BUMD Riau menjadi fokus pembahasan DPRD Provinsi Riau dalam kunjungan kerja ke Bank BJB di Bandung, Senin (6/4/2026). Langkah ini ditempuh untuk memperkaya materi Ranperda penambahan modal pada BRK Syariah dan Jamkrida Riau.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Bank BJB, Fadhly Kholis, memaparkan komposisi pengelolaan modal. Ia menyebutkan sekitar 80 persen dana dialokasikan untuk penyaluran kredit, 10 persen untuk sarana dan prasarana, serta 10 persen untuk pengembangan teknologi informasi.
Ia menilai sektor perbankan relatif stabil dalam penyaluran kredit, namun menghadapi tantangan dalam pengembalian modal. Karena itu, penguatan struktur permodalan dinilai penting, baik melalui dukungan pemegang saham maupun ekspansi anak usaha dan jaringan cabang. Bank BJB juga menggandeng Jamkrida Jawa Barat dalam skema penjaminan kredit.
Ketua Pansus DPRD Riau, Robin P. Hutagalung, menyoroti pola penambahan modal yang dilakukan BJB. Ia membandingkan skema berbasis aset dengan model penyertaan modal tunai yang diterapkan bank tersebut.
Sejumlah anggota Pansus turut menggali informasi lebih dalam. Ginda Burnama menanyakan sinergi dengan pemangku kepentingan daerah serta dukungan regulasi investasi, termasuk penyediaan ATM di ruang publik. Eva Yuliana menyoroti penyaluran program CSR dan kerja sama dengan Samsat dalam layanan pajak kendaraan.
Abdul Kasim mempertanyakan status kelembagaan BJB yang belum berbentuk Perseroda serta strategi menghadapi persaingan industri perbankan. Sementara Ayat Cahyadi dan Sofyan fokus pada peningkatan dividen dan pemberdayaan UMKM. Diski menyoroti potensi risiko dalam ekspansi usaha.
Kunjungan ini juga melibatkan Direktur Utama Jamkrida Riau yang ikut mempelajari pola kerja sama penjaminan kredit sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.
Melalui studi ini, DPRD Riau menargetkan perumusan kebijakan penyertaan modal yang lebih tepat sasaran guna memperkuat kinerja BUMD dan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).***
