Rakyat45.com, Pekanbaru – Tunda bayar pendidikan Riau menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Riau tahun ini. Dinas Pendidikan menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memprioritaskan kewajiban utama dan menekan kegiatan yang tidak mendesak.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menyatakan penyelesaian tunda bayar menjadi komitmen yang harus dituntaskan sesuai arahan gubernur.
“Ini pesan dari Gubernur, tunda bayar harus bisa dituntaskan tahun ini,” ujar Erisman Yahya, Jum’at (17/4/2026).
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi telah diberlakukan di seluruh OPD. Kegiatan yang tidak bersifat prioritas diminta ditunda demi memastikan kewajiban pembayaran dapat diselesaikan tepat waktu.
“Kegiatan di OPD tidak boleh dilaksanakan kecuali yang bersifat rutinitas,” jelasnya.
Selain fokus pada penyelesaian kewajiban, Dinas Pendidikan juga menyoroti pengelolaan anggaran di tingkat sekolah. Dana BOSP dan BOSDA diminta dikelola secara transparan dan akuntabel untuk mencegah potensi pelanggaran.
“Pengelolaan dana sekolah harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Jangan sampai ada sekolah yang bermasalah,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah menjadi perhatian. Kepala sekolah, bendahara, hingga operator didorong memahami tata kelola keuangan sesuai ketentuan.
Upaya itu diperkuat melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penatausahaan laporan pertanggungjawaban dana sekolah yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/SLB Kabupaten Pelalawan.
Kegiatan yang dirangkai dengan Halal Bihalal tersebut berlangsung di SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci pada Rabu (15/4/2026), dihadiri kepala sekolah negeri dan swasta, bendahara, serta operator sekolah se-Kabupaten Pelalawan.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap tata kelola keuangan pendidikan semakin tertib dan kualitas pengelolaan pendidikan di Riau terus meningkat.***
