Rakyat45.com, Pekanbaru – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Riau (BEM UIR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Kamis (11/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan yang menyoroti isu ekonomi, pendidikan, transparansi anggaran hingga pemberantasan korupsi.
Sejak siang hari, massa aksi menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan masyarakat. Mereka mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran, meningkatkan transparansi pengelolaan APBN serta mengevaluasi program-program strategis yang menggunakan anggaran besar.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari melemahnya daya beli hingga terbatasnya kesempatan kerja. Karena itu, pemerintah diminta menghadirkan kebijakan yang lebih konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa aksi mendesak pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi secara transparan serta melakukan audit independen terhadap Program MBG dan Koperasi Merah Putih.
Di bidang pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah memperluas akses Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), menetapkan status darurat nasional terhadap sekolah rusak, menekan angka putus sekolah, serta melakukan audit terhadap alokasi 20 persen anggaran pendidikan nasional.
Aksi sempat diwarnai ketegangan sekitar pukul 13.00 WIB ketika terjadi saling dorong antara massa dan petugas pengamanan. Situasi kembali memanas sekitar pukul 13.25 WIB sebelum akhirnya berhasil dikendalikan.
Koordinator Lapangan aksi, Dimas, mengimbau seluruh peserta tetap menjaga ketertiban dan fokus pada penyampaian aspirasi.
“Percuma kita ribut dengan aparat kepolisian sementara pejabat-pejabat tersebut sedang duduk santai di ruangannya. Saya minta rekan-rekan tetap satu komando dan jangan terprovokasi,” ujar Dimas kepada Rakyat45.com, Kamis (11/6/2026).
Mahasiswa juga meminta Ketua DPRD Riau menemui mereka secara langsung. Saat sejumlah anggota DPRD yang terdiri dari Ketua Komisi III Edy Basri, Abdullah dari Komisi III, dan Sumardani dari Komisi I hadir menemui massa, mahasiswa sempat menolak dialog dan meminta seluruh peserta diperbolehkan masuk ke lingkungan DPRD.
Sekitar pukul 14.30 WIB, massa akhirnya diizinkan memasuki halaman Kantor DPRD Provinsi Riau untuk melakukan dialog terbuka dengan para wakil rakyat.
Dalam diskusi tersebut, mahasiswa menyoroti pentingnya penerapan Undang-Undang Perampasan Aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edy Basri, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi tersebut.
“Saya sangat setuju dengan hal tersebut, namun tetap harus melalui regulasi. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke DPR RI,” ujarnya kepada Rakyat45.com.
Mahasiswa kemudian meminta DPRD Riau mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan. Edy Basri menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan membawa dokumen tuntutan mahasiswa ke tingkat pusat.
Puncak aksi ditandai dengan pembacaan tuntutan dan penandatanganan dokumen aspirasi oleh perwakilan DPRD Provinsi Riau sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti masukan mahasiswa.
“Kami akan menindaklanjuti tuntutan dari adik-adik semua. Secepatnya kami akan ke Jakarta dengan membawa dokumentasi dan data yang telah disampaikan. Saya secara pribadi mendukung kegiatan ini, karena kebenaran bersifat universal,” katanya.
Sekitar pukul 15.00 WIB, massa aksi mulai meninggalkan area DPRD Provinsi Riau dan membubarkan diri secara tertib sekitar 15 menit kemudian. Aparat memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif meski sempat terjadi ketegangan di lapangan.***
