Rakyat45.com, Pekanbaru – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, meluruskan informasi yang sempat beredar terkait dugaan pengaruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap penurunan pendapatan retribusi daerah. Ia menegaskan program nasional tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah di Provinsi Riau.
Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya polemik di ruang publik setelah adanya informasi yang mengaitkan pelaksanaan MBG dengan penurunan retribusi kantin sekolah.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau apabila terdapat informasi serta penyampaian data yang anomali sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Untuk itu, saya ingin meluruskan berita yang beredar agar tidak menjadi informasi yang tidak akurat di masyarakat,” kata SF Hariyanto dalam keterangannya yang diterima Rakyat45.com, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau justru mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena sejalan dengan semangat efisiensi anggaran daerah. Program tersebut dinilai memberikan manfaat fiskal melalui penghematan belanja makan dan minum di sekolah berasrama milik pemerintah.
“Untuk itu kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk sekolah biaya makan minum sekolah berasrama (Boarding School),” ujarnya.
SF Hariyanto juga menegaskan bahwa kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil sehingga tidak memengaruhi kondisi keuangan daerah secara signifikan.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan total PAD, kontribusi retribusi tersebut hanya berada pada kisaran 0,01 persen atau jauh di bawah satu persen.
Selain itu, ia menyebut Program Makan Bergizi Gratis justru memiliki dampak ekonomi yang lebih luas karena melibatkan berbagai sektor usaha masyarakat.
“Serta kami akan mendukung pernyataan kepala BGN bahwa akan menghidupkan kembali kantin kantin yang ada di sekolah. Sebaliknya, Program Makan Bergizi Gratis justru memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Program ini menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi, hingga sektor pendukung lainnya,” paparnya.
Dari hasil penelusuran pemerintah, polemik tersebut bermula dari kesalahan pelaporan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Data yang disampaikan kemudian menjadi dasar informasi yang diteruskan kepada Plt Gubernur Riau.
“Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada pengaruh dari program MBG untuk penurunan retribusi daerah. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menjadi bola liar di publik,” imbuh SF Hariyanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Teza Darsa, mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian data prognosis terkait pendapatan retribusi kantin sekolah.
Ia menyatakan kesalahan tersebut menyebabkan munculnya informasi yang tidak tepat mengenai hubungan Program Makan Bergizi Gratis dengan penurunan retribusi daerah.
“Dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa kami telah keliru dalam menyampaikan Program MBG sebagai penyebab turunnya pendapatan retribusi kantin sekolah. Demikian klarifikasi ini disampaikan, kami pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan Permohonan Maaf yang sebesar besarnya kepada Bapak Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau dan masyarakat Riau atas kesalahan Kami dalam menyampaikan laporan yang tidak benar yang mengakibatkan permasalahan ini terjadi,” ungkapnya.***
