Rakyat45.com, Selatpanjang – Kunjungan Perdana Konsul Malaysia di Pekanbaru, Muhammad Husni Sahiran bin Ismail, ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kamis (9/7/2026), membuka babak baru penguatan hubungan keimigrasian Indonesia dan Malaysia di kawasan strategis Selat Malaka. Pertemuan itu menjadi penanda semakin eratnya koordinasi kedua negara dalam mengelola mobilitas lintas batas sekaligus memperluas ruang kolaborasi di berbagai sektor.
Selain memperkuat pelayanan keimigrasian, kedua pihak membahas perlindungan warga negara, pengawasan lalu lintas orang di jalur internasional Selat Malaka, hingga peluang kerja sama di bidang pendidikan, perdagangan, dan ekonomi yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan secara bersama.
Lawatan resmi tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antara perwakilan Pemerintah Malaysia dan Direktorat Jenderal Imigrasi RI dalam membangun sinergi yang lebih efektif di wilayah perbatasan.
Muhammad Husni hadir didampingi Atase Imigrasi Konsulat Malaysia Pekanbaru, Khushaima binti Syed Abdul Rahman. Pertemuan turut dihadiri Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Junior Manerep Sigalingging; Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, S.E., M.Si.; serta Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Ibrahim Darussalam Siregar.
Muhammad Husni mengatakan kunjungan tersebut merupakan lawatan resmi pertamanya ke Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melihat secara langsung potensi kerja sama yang dapat dibangun antara Malaysia dan daerah yang berada di kawasan strategis Selat Malaka.
“Ini adalah kunjungan perdana kami ke Selatpanjang. Tujuannya untuk melihat potensi kerja sama yang boleh diwujudkan antara Malaysia dengan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan yang berlangsung tidak hanya menyentuh aspek pelayanan dan koordinasi keimigrasian, tetapi juga mencakup peluang kolaborasi di sektor pendidikan, perdagangan hasil pertanian, serta kemitraan antara pelaku usaha kedua negara.
“Kami membincangkan mengenai pendidikan, beasiswa, eksport dan import sayur-mayur serta peluang kerja sama antara pengusaha Malaysia dan pengusaha di Meranti. Ini masih memerlukan koordinasi lanjutan, tetapi kami optimistis ada banyak potensi yang dapat dikembangkan bersama,” katanya.
Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dapat berlanjut melalui pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga berbagai peluang kerja sama dapat diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat nyata.
“Kami berharap selepas ini akan ada kunjungan balasan dan pertemuan dengan dinas-dinas berkaitan sebagai tindak lanjut daripada keputusan yang telah dicapai hari ini,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Junior Manerep Sigalingging, menegaskan bahwa penguatan sinergi Indonesia dan Malaysia memiliki arti strategis karena Kepulauan Meranti berada di jalur perlintasan internasional Selat Malaka yang menjadi salah satu urat nadi mobilitas kawasan.
Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan dalam forum Sosek Malindo yang selama ini menjadi wadah koordinasi kedua negara di wilayah perbatasan.
“Kerja sama ini merupakan tindak lanjut pembahasan dalam forum Sosek Malindo. Kami berharap berbagai kemudahan dapat dirasakan masyarakat, baik dalam pelayanan dokumen perjalanan maupun perlindungan terhadap warga negara kita yang bekerja di Malaysia,” jelas Galingging.
Ia menambahkan, penguatan komunikasi antarlembaga akan meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang di kawasan perbatasan. Langkah tersebut juga menjadi bagian penting dalam mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Wilayah kita berada di Selat Malaka sehingga keamanan dan ketertiban perlintasan menjadi kepentingan bersama. Dengan komunikasi yang baik antara kedua negara, kita berharap masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar, baik dari sisi ekonomi, pelayanan maupun perlindungan hukum,” pungkasnya.**
