Rakyat45.com, Bandar Laksamana – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bengkalis mulai diarahkan pada strategi yang lebih menyeluruh: bukan sekadar memadamkan api, tetapi menjaga gambut tetap basah, memperkuat peran masyarakat dan memastikan kawasan yang telah dipulihkan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni di Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu (30/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Kasmarni untuk memaparkan kondisi karhutla sekaligus langkah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memperkuat pencegahan, perlindungan dan restorasi ekosistem gambut. Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau, unsur TNI-Polri serta kalangan akademisi turut hadir dalam agenda tersebut.
Berdasarkan ground check per 22 September 2026, luas karhutla di Kabupaten Bengkalis tercatat 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara pemantauan citra satelit per 28 September 2026 menunjukkan luas indikatif mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.
“Angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama,” tegas Kasmarni.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla dan membentuk Satgas Operasi Bersama yang melibatkan TNI dan Polri. Langkah lain mencakup penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), penguatan sarana pemadaman serta peningkatan patroli dan koordinasi di kawasan rawan.
Dermaga 1 Sungai Selari Bengkalis Ditutup Sementara untuk Perbaikan
31 Oktober 2025Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga memperoleh dukungan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp15 miliar dari Pemerintah Pusat. Bagi Kasmarni, dukungan tersebut perlu ditempatkan dalam strategi yang lebih luas agar pemadaman berjalan beriringan dengan pencegahan dan restorasi.
Pendekatan berbasis masyarakat menjadi bagian penting dari strategi itu. Melalui program Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE), pemerintah daerah mendorong pengelolaan dan pembukaan lahan dengan cara yang aman tanpa pembakaran.
“Gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah,” ujar Kasmarni.
Kerja tersebut, lanjut Kasmarni, membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Pemerintah, TNI-Polri, masyarakat, dunia usaha dan akademisi perlu bergerak dalam satu pola kerja yang konsisten agar pencegahan karhutla tidak berhenti sebagai respons ketika api muncul.
Rumah Runding Restorasi Tanjung Leban menjadi salah satu ruang yang disiapkan untuk memperkuat pola kolaborasi tersebut. Kawasan ini dikembangkan sebagai tempat konsolidasi, riset, edukasi dan pembelajaran restorasi, termasuk pengelolaan tata air pada lanskap sekitar 2.400 hektare.
“Rumah Runding ini harus kita rawat sebagai ruang bersama. Di sini Pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat bertemu, berdiskusi, melakukan riset dan mencari solusi nyata untuk menjaga gambut,” jelasnya.
Kasmarni menilai keberhasilan restorasi tidak semata-mata diukur dari luas lahan yang berhasil dipulihkan. Pengetahuan, kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan program tersebut.
Karena itu, Pemkab Bengkalis menyiapkan sejumlah pengembangan di kawasan Rumah Runding Restorasi. Dua pohon yang berada di kawasan tersebut direncanakan menjadi ikon atau spot foto sebagai penanda komitmen pelestarian lingkungan.
“Kita ingin ada tanda bahwa di tempat ini kita berkomitmen bersama menjaga lingkungan. Dua pohon ini nantinya kita jadikan ikon atau spot foto sebagai simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus menjaga dan melestarikan hutan mangrove,” ungkap Kasmarni.
Pengembangan kawasan juga mencakup rencana pembangunan Tugu Bintangor di Bengkalis, gerbang masuk dengan dukungan CSR PT BBHA, jaringan listrik PLN serta peningkatan akses jalan melalui dukungan Pemerintah Provinsi Riau.
Fasilitas tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi Rumah Runding Restorasi sebagai ruang edukasi, kolaborasi dan pembelajaran lingkungan.
“Kita ingin kawasan ini memiliki identitas yang jelas dan menjadi tempat yang bisa dikenang. Bukan hanya sebagai lokasi restorasi, tetapi juga sebagai ruang edukasi dan simbol kepedulian kita bersama terhadap lingkungan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kasmarni juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan penanganan karhutla di Kabupaten Bengkalis, termasuk Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak H. Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni, serta Kepala BNPB Bapak Letjen TNI Dr. Suharyanto beserta jajaran atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada Kabupaten Bengkalis dalam penanganan karhutla. Dukungan anggaran melalui BPBD Kabupaten Bengkalis sangat membantu kami dalam memperkuat upaya penanganan di lapangan,” ungkap Kasmarni.
Apresiasi serupa disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau, TNI-Polri, Badan Restorasi Gambut, para ahli dan akademisi, pihak swasta, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli Gambut serta seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan karhutla.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sinergi, dukungan dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik. Tidak hanya kepada TNI dan Polri, tetapi juga kepada seluruh pihak serta masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kebersamaan dan komunikasi yang baik ini menjadi kekuatan kita dalam menjaga hutan, lahan dan lingkungan di Kabupaten Bengkalis,” ungkap Kasmarni.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlindungan hutan dan lahan tidak cukup dilakukan ketika kebakaran terjadi. Upaya tersebut harus dibangun menjadi kerja bersama yang konsisten, terukur dan berkelanjutan, dengan restorasi gambut sebagai salah satu fondasinya.
“Kami siap berkolaborasi, siap bergerak, dan siap memastikan bahwa upaya menjaga hutan dan lahan bukan sekadar program, tetapi menjadi gerakan bersama demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat,” pungkas Kasmarni.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Danlanud Roesmin Nurjaddin Marsma TNI Abdul Harris, Kepala BKSDA Provinsi Riau Supartono, Wakil Rektor Universitas Riau Prof. Dr. Hermandra, akademisi sekaligus pakar gambut nasional Haris Gunawan,
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau M. Job Kurniawan, Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf Harris Nur Prianto, jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli Gambut serta tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan dan pemuda.**
