RAKYAT45.COM – Komisi III DPRD Provinsi Riau mendorong optimalisasi penerimaan pajak dari sektor industri kelapa sawit dan minyak goreng. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Riau.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Riau bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perwakilan perusahaan, Kamis (22/10/2026).
Dalam rapat itu, Komisi III menyoroti potensi penerimaan pajak dari perusahaan produsen minyak goreng dan pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah Riau. Sektor tersebut dinilai perlu mendapat perhatian melalui pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan perpajakan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mendorong agar pengawasan serta penagihan pajak dilakukan secara lebih proaktif dan tegas. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan potensi penerimaan daerah dapat tergali secara optimal.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, meminta agar pemeriksaan kepatuhan pajak dilakukan terhadap seluruh pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Riau.
Ia menilai pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan sekaligus memastikan potensi pendapatan daerah dari sektor industri kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Optimalisasi penerimaan pajak dari industri sawit dan minyak goreng diharapkan dapat meningkatkan PAD. Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik juga dapat diperkuat.
Peningkatan penerimaan daerah tersebut diharapkan turut mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.***
