Opini

Di Mana Batas Kritik Publik terhadap Lembaga Negara? 

4
×

Di Mana Batas Kritik Publik terhadap Lembaga Negara? 

Sebarkan artikel ini
Alfia Ayu Kusumaningrum, S.H, M.H  Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta 
Alfia Ayu Kusumaningrum, S.H, M.H  Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta 

Oleh: Alfia Ayu Kusumaningrum, S.H, M.H 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta 

Kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mempertanyakan kebijakan, hingga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, kritik yang disampaikan masyarakat tidak jarang dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga negara, terutama ketika menggunakan bahasa yang keras atau disampaikan melalui media sosial.

Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara kebebasan menyampaikan kritik dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai opopenghinaan. Apakah masyarakat dapat dipidana hanya karena mengkritik lembaga negara? Sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat?

Kebebasan menyampaikan pendapat pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam negara demokrasi, kritik publik memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap kewibawaan negara, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, masyarakat yang mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah, mengkritik pelayanan publik yang buruk, atau menilai kebijakan lembaga negara tidak berpihak kepada kepentingan rakyat pada dasarnya sedang menjalankan hak konstitusionalnya. Meskipun kritik tersebut disampaikan secara tajam, substansinya tetap merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga negara perlu memiliki keterbukaan terhadap kritik, termasuk kritik yang tidak menyenangkan. Sebab, dalam sistem demokrasi, penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil.

Persoalan mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara sebelumnya diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 240 mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang dilakukan di muka umum, sedangkan Pasal 241 mengatur penyebarluasan penghinaan tersebut melalui tulisan, gambar, rekaman, maupun sarana teknologi informasi.

Namun, perkembangan hukum terbaru menunjukkan perubahan penting. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menegaskan bahwa pemerintah atau lembaga negara sebagai institusi tidak dapat disamakan dengan individu yang memiliki perasaan, kehormatan, dan nama baik secara personal.

Dengan keluarnya putusan MK tersebut, kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara tidak dapat lagi dipidana berdasarkan kedua ketentuan tersebut. Keputusan ini sekaligus memperkuat kedudukan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun ketentuan pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara telah dibatalkan, bukan berarti kebebasan berpendapat dapat dilakukan tanpa tanggung jawab. Kebebasan berekspresi tetap harus memperhatikan hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku. Perlu dibedakan antara kritik terhadap kebijakan atau kinerja lembaga negara dengan tindakan menyerang kehormatan pribadi seseorang melalui tuduhan yang tidak benar. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari hak masyarakat, sedangkan penyebaran fitnah atau tuduhan palsu terhadap individu tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana.

Misalnya, pernyataan bahwa suatu lembaga negara tidak transparan dalam penggunaan anggaran merupakan bentuk penilaian terhadap kinerja institusi. Sebaliknya, menuduh pejabat tertentu melakukan korupsi dengan menyebarkan informasi yang diketahui palsu merupakan persoalan berbeda yang perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam hal ini, batas kebebasan berpendapat bukan semata-mata ditentukan oleh keras atau tidaknya bahasa yang digunakan. Kritik yang tajam, satire, bahkan ungkapan ketidakpuasan tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penilaiannya harus memperhatikan konteks, substansi pernyataan, serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak hukum pihak lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih sehat antara masyarakat dan lembaga negara. Pemerintah perlu memahami bahwa kritik merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik secara rasional dan tidak menyebarkan informasi palsu. Kritik yang didasarkan pada fakta dan disertai argumentasi akan lebih bermanfaat dalam mendorong perbaikan kebijakan publik.

Penegakan hukum tidak boleh dijadikan sarana untuk membungkam masyarakat yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, hukum seharusnya menjadi instrumen yang menjamin keseimbangan antara perlindungan hak individu, kebebasan berekspresi, dan kepentingan umum.

Kewibawaan lembaga negara tidak dibangun melalui ancaman pidana terhadap masyarakat yang mengkritiknya, melainkan melalui kualitas pelayanan, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangan. Dalam negara demokrasi, kritik bukanlah penghinaan terhadap negara, melainkan salah satu wujud kepedulian masyarakat agar kekuasaan tetap dijalankan untuk kepentingan rakyat.**