Rakyat45.com, Pekanbaru – Seleksi KPID dan Komisi Informasi Riau menjadi sorotan DPRD dalam rapat dengar pendapat bersama Diskominfotik, Senin (30/3/2026). Komisi I menegaskan proses seleksi harus berjalan transparan dan bebas dari intervensi.
Dalam rapat tersebut, Kepala Diskominfotik Riau Supriyadi memaparkan capaian kinerja triwulan I 2026. Ia menyebut target kinerja telah menunjukkan progres, meski realisasi masih perlu dipercepat.
“Untuk Triwulan 1 2026, target kinerja kita berada di angka 30,49 persen. Sementara realisasi keuangan mencapai 19,70 persen, dan realisasi fisik berada di angka 20,01 persen,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Riau Nur Azmi Hasyim kemudian menyoroti tahapan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI), khususnya terkait jumlah kandidat yang akan diajukan ke DPRD.
“Terkait tahapan seleksi calon KPID, jumlah akhir yang akan dibawa ke DPRD maksimal berapa orang?” tanya Nur Azmi.
Menanggapi hal tersebut, Supriyadi menjelaskan jumlah kandidat telah ditentukan dalam batas tertentu.
“Izin, Pak. Jumlahnya antara 10 hingga 15 orang, dengan maksimal 15 orang,” jelasnya.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Hardianto, menegaskan pentingnya menjaga independensi selama proses seleksi berlangsung. Ia mengingatkan agar tidak ada intervensi yang berpotensi memengaruhi kualitas calon.
“Jangan sampai ada banyak intervensi. Kita harus meminimalisir hal-hal seperti itu. Kita memang bersepakat, namun jangan sampai ada titipan atau kepentingan tertentu sebelum panitia seleksi bekerja,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa proses seleksi harus menghasilkan kandidat yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai bidangnya.
Komisi I berharap seluruh tahapan berjalan objektif dan terbuka, sehingga menghasilkan figur profesional dan berintegritas untuk mengisi KPID dan KI Riau.
Rapat ini turut dihadiri anggota Komisi I lainnya, yakni Ayat Cahyadi, Sumardany Zirnata, dan Ade Firmansyah, serta jajaran Diskominfotik Riau. DPRD menilai sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk memastikan kualitas kinerja sekaligus menjaga kredibilitas lembaga independen.***
