Rakyat45.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan. Komitmen itu ditunjukkan melalui alokasi anggaran beasiswa senilai Rp62 miliar pada Tahun Anggaran 2026.
Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, mengatakan dana tersebut disiapkan untuk mendukung Program Beasiswa Riau yang menyasar 3.644 mahasiswa dari berbagai daerah di Provinsi Riau.
“Meski saat ini keuangan daerah mengalami tekanan, pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan pendidikan bagi masyarakat,” ungkap Job saat menghadiri Puncak Anugerah Pendidikan Riau 2026 di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, program beasiswa menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif sekaligus menekan angka pengangguran di masa depan.
“Kita ingin semakin banyak anak Riau sesuai bakat dan melanjutkan pendidikan kemampuannya, memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, serta berkontribusi nyata dalam menurunkan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau,” sebutnya.
Selain program beasiswa daerah, Provinsi Riau juga tercatat menerima manfaat besar dari Program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebanyak 1.341 penerima beasiswa sawit berasal dari Riau.
“Artinya, anak-anak Riau harus percaya diri untuk terus melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita setinggi mungkin,” ucap Job.
Pemprov Riau juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru non-ASN yang selama ini tetap mengabdi di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Menurut Job, pemerintah optimistis kondisi fiskal daerah mulai membaik pada 2027 sehingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik dapat dilakukan secara bertahap.
“InsyaAllah, dengan kondisi fiskal daerah yang mulai membaik pada tahun 2027, Pemprov Riau akan terus berupaya meningkatkan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan tenaga pendidik secara bertahap dan berkeadilan. Termasuk perhatian terhadap guru non-ASN yang selama ini tetap mengabdi dengan penuh ketulusan,” terangnya.
Selain bantuan pendidikan, pemerintah juga terus memperbaiki sarana dan prasarana sekolah melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk revitalisasi sekolah di sejumlah wilayah Riau.
Job menegaskan, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha.
“Oleh karena itu, mari kita terus bergerak bersama, bersinergi, dan bekerja keras untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dan merata di Provinsi Riau. Karena masa depan Riau ada di tangan generasi muda kita hari ini,” ajak Job.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata.
“Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Perlu peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan lainnya, karena pendidikan adalah hak dasar anak-anak,” ucap Erisman.
“Mari kita berjuang bersama memajukan pendidikan anak bangsa, jangan pernah lelah untuk memberikan yang terbaik termasuk visi misi negara yaitu Indonesia Emas 2045 mendatang perlu SDM yang berkualitas pendidikan yang terbaik,” tandasnya.***
