Banner Website
Politik

Komisi III DPRD Riau Tagih Gebrakan Direksi Baru PT Riau Petroleum Kelola PI Rp320 Miliar

28
×

Komisi III DPRD Riau Tagih Gebrakan Direksi Baru PT Riau Petroleum Kelola PI Rp320 Miliar

Sebarkan artikel ini
DPRD Dorong BUMD Kelola Lahan 20 Ribu Hektare
Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah. (R45/IST)

Rakyat45.com, Pekanbaru – PT Riau Petroleum diminta segera menunjukkan kinerja nyata setelah dikabarkan akan menerima Participating Interest (PI) tahun 2025 senilai sekitar 20 juta dolar AS atau setara Rp320 miliar pada tahun ini. Komisi III DPRD Riau menegaskan dana tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan dividen bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pihaknya menaruh harapan besar kepada jajaran direksi yang baru agar memiliki rencana bisnis yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Jika itu dibayarkan maka tentu akan ada dana yang cukup besar. Nah harapan kita ini tidak sia-sia. Direksi harus sudah ada rencana bisnis yang betul-betul membanggakan Provinsi Riau,” ujar Abdullah kepada Rakyat45.com, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, Komisi III selama sekitar satu setengah tahun terakhir terus melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau, termasuk PT Riau Petroleum. Karena itu, kehadiran direktur operasional yang baru diharapkan menjadi momentum menghadirkan perubahan yang lebih nyata.

Menurut Abdullah, fokus utama perusahaan daerah tersebut bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan roda perekonomian daerah, dan meningkatkan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.

“Kami berharap dividen ini banyak datang dari hasil usaha, sehingga perputaran ekonomi dan lapangan kerja khususnya di Riau, menjadi core bussiness Riau Petroleum, untuk meningkatkan profesionalisme bekerja dengan direktur yang baru,” katanya.

Ia menilai masa satu setengah tahun pengawasan sudah cukup menjadi bahan evaluasi. Karena itu, direksi baru diminta segera merealisasikan program kerja yang terukur dan berdampak bagi daerah.

Abdullah juga menegaskan kemampuan direktur operasional yang baru akan diuji melalui hasil kerja di lapangan. Meski tidak memiliki latar belakang di sektor minyak dan gas (migas), menurutnya hal tersebut bukan menjadi hambatan apabila mampu memimpin secara profesional dan mengambil keputusan bisnis yang tepat.

“Jadi untuk menguji kompetensinya harus dengan tindakan, meskipun sepertinya background mereka belum ada di perminyakan tapi di level manajemen itu memungkinkan selama mereka melakukan aksi nyata, belajar cepat dan mengambil tindakan bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat Provinsi Riau,” pungkasnya.***