Rakyat45.com, Pekanbaru – Aksi mahasiswa UNRI Riau berubah menjadi ketegangan terbuka ketika tuntutan untuk bertemu langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto tidak mendapat respons sesuai keinginan massa. Saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan pun terjadi di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (12/8/2026) siang.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.30 WIB itu digelar Aliansi Mahasiswa UNRI Kritisi Pemprov Riau (AMUK) BEM Universitas Riau. Sejak awal, massa membawa kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang mereka nilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Ketegangan meningkat ketika Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Riau Boby Rachmat bersama Kepala Satpol PP Riau Sri Sadono berupaya melakukan mediasi. Mahasiswa menolak skema tersebut dan tetap meminta Plt Gubernur Riau menemui mereka secara langsung.
Penolakan itu kemudian memicu aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga. Meski situasi memanas, substansi tuntutan mahasiswa tetap berpusat pada persoalan tata kelola pemerintahan, pendidikan, pemerataan anggaran, lingkungan, dan infrastruktur.
Salah seorang orator, Sirajudin Akmal, mendesak Pemprov Riau segera mempercepat pemerataan pembangunan serta memperbaiki infrastruktur pendidikan. Ia juga menyoroti janji pendidikan gratis yang menurut mahasiswa belum sepenuhnya terealisasi.
“Kami meminta Pemprov Riau dapat merealisasikan janji pendidikan gratis 12 tahun yang hingga saat ini belum terpenuhi sepenuhnya,” kata Sirajudin.
Lewat aksi tersebut, mahasiswa menyodorkan lima agenda utama. Mereka meminta evaluasi tata kelola APBD Riau yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak kepada rakyat; merealisasikan pendidikan gratis 12 tahun serta memenuhi hak dasar pendidikan; dan memastikan anggaran tersebar lebih merata antar daerah.
Persoalan lingkungan juga masuk dalam sorotan. Massa mendesak penanganan kerusakan ekosistem pesisir dan daratan yang mereka kaitkan dengan aktivitas industri.
Tuntutan terakhir menyasar kondisi jalan. Mahasiswa meminta pemerintah memperbaiki infrastruktur yang rusak dan dinilai membahayakan masyarakat.
Bagi mahasiswa, rangkaian persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah tata kelola sekaligus pengabaian terhadap sejumlah hak dasar masyarakat Riau. Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi menghadirkan kebijakan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, aksi masih berlangsung di depan Kantor Gubernur Riau. Aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP tetap berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Pihak Pemerintah Provinsi Riau belum memberikan keterangan resmi mengenai lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa.**
