Rakyat45.com, Selatpanjang – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menaruh perhatian serius terhadap usulan penyesuaian tarif tiket kapal penumpang. DPRD meminta setiap rencana perubahan tarif dikaji secara transparan dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama pengguna transportasi laut yang bergantung pada layanan tersebut untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sikap itu mengemuka dalam rapat pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Pertemuan yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan.
Hadir pula anggota Komisi II DPRD, A. Md. Al Amin A, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu, M.M., perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), unsur asisten dan staf ahli, serta sejumlah operator perusahaan pelayaran.
Dalam pembahasan tersebut, Kepala Dishub Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa permohonan penyesuaian tarif dari perusahaan pelayaran telah melalui survei dan pengumpulan data. Usulan itu didorong meningkatnya biaya operasional, meliputi bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kapal, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rambu-rambu pelayaran, serta biaya labuh dan tambat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Syaifi Hasan bersama anggota komisi, Al Amin A, meminta perusahaan pelayaran memaparkan secara terbuka rincian komponen biaya dan kendala operasional yang mereka hadapi. DPRD menilai keterbukaan data menjadi dasar penting untuk menilai kelayakan usulan sebelum kebijakan tarif ditetapkan.
Anggota Komisi II DPRD, Drs. Jani Pasaribu, M.M., juga mengingatkan agar rencana penyesuaian tidak diputuskan secara tergesa-gesa. Ia menilai perubahan tarif berpotensi memengaruhi berbagai lapisan masyarakat sekaligus pelaku usaha transportasi lokal lainnya, termasuk pengusaha kempang.
Dalam forum yang sama, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menegaskan bahwa kebijakan tarif harus memperhatikan kemampuan ekonomi warga. Ia secara khusus meminta agar tarif pada rute dalam kabupaten, terutama Selatpanjang–Tanjung Samak, tidak mengalami kenaikan. Sementara itu, penyesuaian pada rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten diharapkan tidak melampaui 10 persen.
“Untuk rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang–Tanjung Samak, kami berharap tidak ada kenaikan tarif karena rata-rata penggunanya adalah masyarakat yang bekerja. Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, kami berharap penyesuaian tarif dibatasi maksimal 10 persen,” ujar Muzamil.
Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan tarif tiket kapal penumpang. Namun, pembahasan tersebut menghasilkan dua rekomendasi utama, yakni mempertahankan tarif lama pada rute Selatpanjang–Tanjung Samak serta membatasi penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
DPRD bersama pemerintah daerah selanjutnya diharapkan dapat menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut dengan mempertimbangkan data operasional perusahaan dan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan keberlangsungan usaha pelayaran, tetapi juga menjaga akses transportasi laut tetap terjangkau bagi warga Kepulauan Meranti.**
