RAKYAT45.COM – Provinsi Riau meraih nilai 7,32 dalam pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2026 dan menempati peringkat 10 dari 38 provinsi di Indonesia. Capaian tersebut masuk kategori sangat baik sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2026 sebesar 6,6.
Dengan nilai tersebut, realisasi IHaI Riau mencapai 110,91 persen dari target yang ditetapkan. Bahkan, capaian ini telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 7,0.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat, mengatakan pengukuran IHaI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri melalui survei digital di seluruh kabupaten/kota di Riau.
Pada pengukuran tahun 2026, jumlah responden mencapai 96.673 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang hanya melibatkan 5.349 responden dengan nilai indeks sebesar 6,67.
“Alhamdulillah, tahun ini Indeks Harmoni Indonesia Provinsi Riau mencapai 7,32. Capaian ini menunjukkan kondisi harmoni masyarakat di Riau berada dalam kategori sangat baik,” ujar Boby, Selasa (3/11/2026).
Berdasarkan empat dimensi penilaian, harmoni keberagamaan memperoleh nilai tertinggi sebesar 7,57. Selanjutnya, harmoni budaya dengan nilai 7,35, harmoni sosial 7,30, serta harmoni ekonomi 7,11.
Meski seluruh dimensi masuk kategori sangat baik, Boby menyebutkan harmoni ekonomi masih menjadi perhatian untuk ditingkatkan karena memperoleh nilai paling rendah dibandingkan tiga dimensi lainnya.
Di sejumlah daerah, dimensi harmoni ekonomi bahkan masih berada dalam kategori baik. Di antaranya Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai 6,89, Indragiri Hulu 6,97, dan Rokan Hilir 7,00.
Kondisi tersebut menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar penguatan harmoni tidak hanya berfokus pada kerukunan sosial, budaya, dan keberagamaan, tetapi juga diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, hasil pengukuran pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan seluruh daerah di Riau memperoleh kategori sangat baik dengan rentang nilai 7,17 hingga 7,38.
Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Siak menjadi daerah dengan nilai tertinggi, yakni masing-masing 7,38. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh nilai 7,17.
Dari total 172 kecamatan yang diukur, sebanyak 159 kecamatan masuk kategori sangat baik, 12 kecamatan kategori baik, dan satu kecamatan berada dalam kategori moderat.
Satu-satunya kecamatan yang masih berada dalam kategori moderat adalah Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, dengan nilai 5,93. Hasil tersebut menjadi perhatian agar penguatan harmoni dapat dilakukan lebih merata hingga tingkat kecamatan.
Boby menjelaskan, peningkatan nilai IHaI pada 2026 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain kenaikan nilai indeks, jumlah responden yang dilibatkan juga meningkat sehingga pengukuran menjangkau lebih banyak masyarakat.
Namun, Kesbangpol Riau masih mencatat perlunya perbaikan dalam pelaksanaan survei, terutama terkait pemerataan keterwakilan responden.
Pasalnya, sebanyak 64,37 persen responden berasal dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu. Menurut Boby, pemerataan responden penting agar hasil pengukuran dapat menggambarkan kondisi keharmonisan masyarakat di seluruh wilayah Riau secara lebih proporsional.
Sebagai tindak lanjut, Kesbangpol Riau telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian IHaI.
Rekomendasi tersebut meliputi penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Selain itu, pemeliharaan kerukunan sosial, budaya, dan keberagamaan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi kondusif dan mencegah potensi konflik di tengah keberagaman.
Hasil pengukuran IHaI 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. Data tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Boby menegaskan, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat keharmonisan masyarakat secara menyeluruh.
“Penguatan harmoni perlu dilakukan secara merata. Tidak hanya menjaga kerukunan antar umat beragama, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat,” tutupnya.***
