Jakarta, Rakyat45.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) pada Kamis (18/04/2024) di Istana Merdeka, Jakarta, yang membahas upaya pemberantasan judi online di tanah air. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani masalah ini.
“Keputusannya adalah, dalam satu minggu ini akan dirumuskan langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online,” ujar Budi dalam keterangannya kepada awak media usai ratas.
Menkominfo menjelaskan bahwa pembentukan satgas lintas kementerian/lembaga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan judi online secara menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.
“Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya [perlu dilakukan] secara efektif,” tambahnya.
Budi menegaskan bahwa fokus akan diberikan pada penanganan konten dan situs judi online, sementara penindakan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.
“Wewenang kita cuma take down doang situsnya, blokir rekeningnya OJK. OJK juga enggak bisa lebih lanjut membekukan, mesti aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan,” jelasnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi online.
“Ada [aktivitas judi online] yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” ucap Mahendra.
Mahendra juga mengungkapkan bahwa OJK telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi online antara akhir tahun 2023 hingga Maret 2024.
Turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkumham) Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
