Rakyat45.com, Pekanbaru – Optimalisasi Pendapatan Daerah Riau memasuki tahap akhir setelah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau menyelesaikan seluruh tugasnya. Sejumlah rekomendasi telah disusun dan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD sebelum diteruskan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk ditindaklanjuti.
Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengatakan laporan akhir kini tinggal difinalisasi. Menurutnya, rekomendasi tersebut disusun sebagai langkah meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Kami tinggal menyelesaikan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD, kemudian diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Riau sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” kata Abdullah kepada Rakyat45.com, Selasa (30/6/2026).
Pansus merekomendasikan penguatan tata kelola kelembagaan, digitalisasi dan integrasi data pajak daerah, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang selama ini dinilai belum optimal.
Selain itu, Pansus juga mendorong optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal. Perbaikan sistem penerimaan pajak strategis seperti pajak air permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak alat berat juga menjadi perhatian.
Tidak hanya kepada pemerintah daerah, Pansus turut menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Di antaranya terkait harmonisasi sistem perpajakan nasional, penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan, optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), serta penguatan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Abdullah juga meminta Pemprov Riau segera merevisi sejumlah regulasi perpajakan dan retribusi daerah yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebijakan saat ini, termasuk beberapa Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan sektor perpajakan.
Menurutnya, jika seluruh rekomendasi tersebut dijalankan secara konsisten, maka kemampuan fiskal Provinsi Riau akan meningkat signifikan.
“Kalau itu semua dilaksanakan, saya yakin dan optimis bukan hanya Rp11 triliun, bahkan saya sepakat dengan yang disampaikan KPK bahwa potensi APBD Riau itu Rp17 triliun,” tegas Abdullah kepada Rakyat45.com.
Ia menambahkan, potensi tersebut dapat tercapai apabila pengawasan terhadap penerimaan daerah diperketat, penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP berjalan maksimal, serta didukung basis data perpajakan yang akurat dan terintegrasi.***
