Rakyat45.com, Bengkalis – Kelangkaan Pertalite di Pulau Bengkalis menghadirkan pertanyaan mendasar bagi pemerintah daerah: bagaimana masyarakat bisa memperoleh BBM dengan mudah jika sebagian warga harus menempuh perjalanan hingga 70 kilometer untuk mencapai SPBU? Persoalan akses tersebut mendorong Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis menuntut langkah nyata dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin).
Ketua PMII Kabupaten Bengkalis, Mizan, meminta Bupati Bengkalis, Kasmarni, mengevaluasi Kepala Disdagperin, Zulpan, S.T., apabila persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) terus berlarut tanpa penyelesaian yang terukur.
Mizan menilai koordinasi Disdagperin dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejak Juli 2026 seharusnya menghasilkan kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat. Menurut dia, penjelasan mengenai regulasi belum cukup apabila warga di wilayah pelosok masih menghadapi kesulitan memperoleh Pertalite.
“Jangan berlindung di balik aturan untuk membenarkan persoalan yang tak kunjung selesai! Kami tidak meminta Disdagperin melanggar regulasi. Kami menuntut kepala dinas menunjukkan kemampuan mencari solusi konkret agar masyarakat pelosok tidak terus menjadi korban buruknya akses distribusi BBM,” tegas Mizan Ketua PMII Kabupaten Bengkalis.
PMII mempersoalkan pendekatan yang mengharuskan masyarakat mendatangi SPBU tanpa kepastian bahwa kebijakan tersebut telah mempertimbangkan kondisi geografis wilayah Bengkalis. Bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, perjalanan untuk membeli BBM dapat menambah beban waktu dan biaya.
“Apa logikanya masyarakat yang tinggal 30–70 kilometer dari SPBU justru disuruh mengantre di sana? Apakah Kadis Dagperin memahami kondisi geografis Bengkalis dan beban yang harus ditanggung masyarakat? Kebijakan distribusi tidak boleh hanya terlihat tertib di atas kertas, tetapi justru menyulitkan warga di lapangan. Kalau akses masyarakat pelosok tidak diperhitungkan, lalu di mana keberpihakan pemerintah?” tegas PMII.
Atas kondisi tersebut, Mizan meminta pemerintah daerah menjelaskan hasil koordinasi dengan BPH Migas, termasuk langkah yang telah disiapkan untuk memperbaiki akses distribusi dan mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat.
“Kalau sudah berkoordinasi berbulan-bulan, apa hasil nyatanya? Jangan sampai koordinasi hanya menjadi agenda seremonial, sementara rakyat masih harus menempuh jarak jauh, mengantre berjam-jam, bahkan kesulitan mengantar anak ke sekolah karena Pertalite sulit didapat. Di mana tanggung jawab dan langkah antisipasi Disdagperin?” lanjut Mizan.
PMII menilai evaluasi terhadap kepala dinas perlu dipertimbangkan apabila persoalan tersebut terus berulang tanpa perbaikan yang jelas.
“Jabatan publik bukan sekadar memberikan pernyataan ketika masalah mencuat, melainkan menghadirkan penyelesaian. Jika masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama tanpa perbaikan nyata, evaluasi terhadap kepala dinas harus menjadi langkah serius. Rakyat membutuhkan kepastian dan hasil kerja, bukan alasan yang terus diulang,” tutup Mizan ketua PMII Kabupaten Bengkalis.
Menanggapi persoalan tersebut, Zulpan menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan pengecekan antrean di SPBU bersama pihak Pertamina.
“ Kemarin kite dengan pihak pertamina cek antrian di setiap spbu di bengkalis,” ujar Zulpan.
Namun, keterangan tersebut belum merinci hasil pengecekan maupun tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat di wilayah pelosok.
Sebelumnya, akun Instagram bengkalis_riau mengunggah informasi mengenai kesulitan warga mendapatkan Pertalite di Pulau Bengkalis. Unggahan tersebut menyoroti antrean kendaraan dan keterbatasan akses BBM bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Upaya yang dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah memastikan BBM tetap tersedia di SPBU wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat,” ujarnya.
Unggahan tersebut juga menyoroti empat SPBU yang menjadi tumpuan masyarakat di Pulau Bengkalis. Jumlah fasilitas dan jam operasional menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kemudahan warga memperoleh BBM, khususnya mereka yang tinggal jauh dari lokasi pelayanan.
Saat redaksi meminta konfirmasi mengenai kutipan tersebut, Zulpan membenarkannya dengan menjawab, “Ye bg.”
Tiga Pertanyaan Redaksi Belum Dijawab
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Redaksi Satuju.com mengirimkan tiga pertanyaan melalui WhatsApp kepada Zulpan. Redaksi meminta penjelasan mengenai hasil koordinasi Disdagperin dengan BPH Migas sejak Juli 2026, kemungkinan solusi bagi warga yang tinggal 30–70 kilometer dari SPBU, serta langkah konkret dan tenggat waktu penyelesaian persoalan tersebut.
Berdasarkan pemeriksaan redaksi, pesan konfirmasi telah dibaca, ditandai dengan centang biru. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Zulpan belum memberikan jawaban langsung atas ketiga pertanyaan tersebut.
Satuju.com tetap membuka ruang bagi Zulpan dan Disdagperin Kabupaten Bengkalis untuk memberikan penjelasan lebih lengkap, termasuk hasil pengecekan bersama Pertamina, kondisi pasokan BBM, dan rencana perbaikan akses distribusi.
Persoalan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut keberadaan Pertalite di SPBU, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk menjangkaunya. Bagi warga yang harus menempuh perjalanan puluhan kilometer, kepastian akses menjadi kebutuhan nyata.
PMII telah menyampaikan tuntutan evaluasi. Kini, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terukur mengenai hasil koordinasi dan langkah yang akan ditempuh pemerintah daerah agar kesulitan memperoleh Pertalite tidak terus berulang.**
