Rakyat45.com, Bengkalis – Ketika persoalan hukum datang, keterbatasan biaya kerap menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan yang layak. Kondisi tersebut menjadi perhatian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis dengan menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampus di Politeknik Negeri Bengkalis, Selasa (10/11/2026).
Mengusung tema “Hadirnya Posbankum Kampus sebagai Sahabat Hukum Masyarakat”, kegiatan yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tersebut membawa misi memperluas akses keadilan, terutama bagi warga kurang mampu yang membutuhkan informasi, konsultasi, dan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Politeknik Negeri Bengkalis. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kampus sekaligus membangun sinergi dalam menyosialisasikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kehadiran program tersebut disambut pihak Politeknik Negeri Bengkalis melalui Romadoni, S.T., M.T. Kerja sama ini sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai ruang pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan pemahaman dan akses layanan hukum, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.
Dalam pemaparannya, Jon Hendri, S.H., M.H., menegaskan bahwa kemampuan ekonomi tidak seharusnya menentukan kesempatan seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum. Ia mengingatkan bahwa negara telah menjamin hak masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
“Bantuan hukum bukan hanya untuk masyarakat yang mampu membayar pengacara. Warga kurang mampu juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pembelaan, dan pendampingan hukum,” jelas Jon Hendri.
Selain membahas hak atas bantuan hukum, kegiatan tersebut mengangkat peran paralegal sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan pendampingan hukum. Hanjani menjelaskan, keberadaan paralegal penting untuk membantu warga memahami persoalan yang dihadapi serta mengenali langkah awal dalam mencari penyelesaian.
“Paralegal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum, memberikan informasi, serta melakukan pendampingan awal. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa sendirian ketika menghadapi permasalahan hukum,” ungkap Hanjani.
Pembahasan juga mencakup berbagai persoalan hukum yang kerap bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, mulai dari perkara pidana, perdata, keluarga, pertanahan, hingga ketenagakerjaan. Peserta turut diperkenalkan dengan tahapan upaya hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), dan grasi.
Materi tersebut memberikan gambaran bahwa pemahaman hukum tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang menghadapi perkara, tetapi juga menjadi bekal untuk menghindari persoalan dan mengambil keputusan secara tepat. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan tidak mudah kehilangan hak akibat ketidaktahuan terhadap prosedur maupun ketentuan hukum.
Melalui momentum Hari Pahlawan Nasional, kehadiran Posbankum Kampus juga menjadi pengingat bahwa semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui langkah nyata. LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis bersama Kanwil Kementerian Hukum dan Politeknik Negeri Bengkalis berupaya membangun kesadaran hukum sekaligus memperpendek jarak antara masyarakat dan layanan bantuan hukum.
Sinergi ketiga unsur tersebut diharapkan memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat Kabupaten Bengkalis, terutama kelompok kurang mampu, memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh konsultasi, informasi, dan pendampingan hukum tanpa terbebani persoalan biaya.
Antusiasme peserta dalam kegiatan ini memperlihatkan pentingnya ruang edukasi hukum yang mudah dijangkau. Ke depan, Posbankum Kampus diharapkan berkembang menjadi pusat layanan yang berkelanjutan, tempat masyarakat dapat memperoleh arahan ketika menghadapi persoalan hukum.
Lebih dari sekadar program penyuluhan, kehadiran Posbankum menjadi upaya membangun lingkungan masyarakat yang sadar hukum dan berani memperjuangkan haknya. Sebab, keadilan bukan hak kelompok tertentu, melainkan hak setiap warga negara tanpa memandang kondisi ekonominya.**
