Rakyat45.com, Pekanbaru – Komisi III DPRD Riau mendorong Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Ekonomi segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus pada hilirisasi kelapa sawit. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng yang menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi daerah.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan penguatan hilirisasi sawit perlu menjadi perhatian serius mengingat Riau merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Menurutnya, kebutuhan minyak goreng masyarakat harus tetap terjaga dengan harga yang stabil. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai hilirisasi komoditas strategis tersebut.
“Karena 61 persen kelapa sawit berasal dari petani. Oleh sebab itu, petani kita itu harus diberikan dorongan agar harga sawit mereka stabil dan tentunya pertumbuhan ekonomi kita tidak terganggu dalam konteks sekarang ini,” ujar Edi Basri kepada Rakyat45.com, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan, fluktuasi harga kelapa sawit berpengaruh terhadap harga minyak goreng di pasaran. Kondisi itu berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan laju inflasi daerah.
Karena itu, DPRD Riau menilai hilirisasi sawit menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketersediaan minyak goreng sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan unggulan daerah.
“Minyak goreng ini salah satu penyumbang inflasi daerah. Makanya kita dorong segera Biro Ekonomi bentuk tim pembentukan BUMD baru atau jenis kerja baru dari BUMD yang sudah ada,” katanya.
Menurut Edi, pembentukan BUMD baru bukan satu-satunya opsi. Pemerintah juga dapat memanfaatkan BUMD yang telah beroperasi dengan menambah bidang usaha yang fokus pada pengolahan dan hilirisasi kelapa sawit.
Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, menjaga stabilitas harga komoditas, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah.
“Kita dorong ini dipercepat, karena ini sangat membantu sekali dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tegasnya.
Komisi III DPRD Riau berharap pemerintah daerah segera melakukan kajian dan menyiapkan langkah konkret agar program hilirisasi sawit dapat direalisasikan dalam waktu dekat demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Provinsi Riau.***
