RAKYAT45.COM – Program Desa Sadar HAM mulai diperkuat di Provinsi Riau. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tengah menyeleksi calon Penggerak HAM yang nantinya ditempatkan di desa-desa untuk mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat.
Langkah tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat-Riau, Dewi Nofyenti, saat melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Pekanbaru, Rabu (22/7/2026).
Menurut Dewi, audiensi tersebut menjadi kesempatan memperkenalkan program serta tugas dan fungsi Kanwil Kementerian HAM kepada Pemerintah Provinsi Riau. Ia menilai dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar seluruh program dapat berjalan maksimal.
“Alhamdulillah, kami dari Kanwil Kementerian HAM Sumbar-Riau senang bisa dapat melakukan audiensi bersama Bapak Plt Gubernur Riau. Kunjungan ini dapat menjadi momen untuk menyampaikan program serta tugas dan fungsi kami,” ujar Kakanwil KemenHAM Sumbar-Riau Dewi Nofyenti.
Ia menjelaskan, proses seleksi calon Penggerak HAM sedang berlangsung. Nantinya, para penggerak akan bertugas di desa-desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar warga.
“Kami saat ini lagi berlangsung seleksi calon Penggerak HAM. Nah, penggerak ini nanti akan kita gunakan tenaganya untuk desa-desa yang kita tetapkan sebagai Desa Sadar HAM,” jelasnya.
Dewi menegaskan, program Desa Sadar HAM tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia, tetapi juga diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kondisi masing-masing desa.
“Konsep Desa Sadar HAM ini nanti Kementerian HAM akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hak dasar di desa-desa tersebut. Misalnya di desa A belum ada terkait dengan air bersihnya dan listriknya, itu nanti ada anggaran dari Kementerian HAM dengan bantuan dari penggerak desa,” terangnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau turut memberikan dukungan agar implementasi program Desa Sadar HAM berjalan efektif dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Untuk itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Provinsi Riau, ke depannya semakin mendapatkan dukungan penuh juga dari seluruh pemerintah daerah. Karena, penguatan pemahaman hak asasi manusia perlu digerakkan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan Pemerintah Provinsi Riau siap bersinergi dengan Kementerian HAM dalam memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia di daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar berbagai program dapat berjalan efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia.
“Kami pada intinya siap mendukung program dan kegiatan dari Kementerian HAM wilayah kerja Provinsi Riau. Silakan nanti bisa berkoordinasi melalui Biro Hukum Riau, karena sinergi kita ini berguna untuk penanganan hak asasi manusia di Provinsi Riau.” pungkasnya. (Adv)
