RAKYAT45.COM – Usulan status jalan nasional di Rokan Hulu mendukung efisiensi kebijakan dan harga energi sektor transportasi. Pengawalan intensif terus berjalan di tingkat pusat.
DPRD Rokan Hulu bersama Pemerintah Provinsi Riau mendatangi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengonsultasikan alih status infrastruktur tersebut. Konsultasi ini bertujuan memastikan seluruh persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi dapat terpenuhi secara tepat.
Langkah ini mencakup empat ruas jalan strategis sepanjang 284,40 kilometer yang menghubungkan wilayah Riau dengan Provinsi Sumatera Utara. Koridor utama tersebut meliputi rute Rantau Berangin menuju Tandun hingga ke batas wilayah provinsi tetangga.
Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu Mohd Aidi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap tahapan proses verifikasi di tingkat kementerian. Pihaknya menginginkan usulan alih status ini berjalan secara berkesinambungan tanpa terhenti pada tataran konsep.
Infrastruktur jalan yang memadai dinilai mampu memangkas waktu tempuh armada pengangkut komoditas ekonomi daerah secara signifikan. Kelancaran konektivitas darat tersebut berdampak langsung pada penghematan konsumsi bahan bakar minyak harian.
Sinergi lintas instansi melibatkan DPRD kabupaten, pemerintah provinsi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengawal agenda pembangunan ini. Kolaborasi kelembagaan menjadi kunci utama percepatan persetujuan alih status dari pemerintah pusat.
Parisman Ihwan Minta Maaf Usai Kegaduhan di DPRD Riau, Singgung Etika Rapat
17 Juli 2026Kondisi jalan nasional yang andal diproyeksikan mampu menekan biaya perawatan beban kendaraan niaga masyarakat setempat. Efisiensi sektor moda transportasi ini mendukung stabilitas distribusi barang logistik di seluruh wilayah Riau.
Penanganan jaringan jalan melalui APBN akan memperkuat daya dukung ekonomi kawasan industri kelapa sawit secara luas. Dukungan pembiayaan pusat sekaligus mengurangi beban alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat.
Pemerintah daerah mengupayakan penyempurnaan dokumen pendukung agar evaluasi teknis dari tim pusat berjalan lancar. Seluruh pemangku kepentingan optimistis peningkatan status jalan dapat terwujud dalam waktu dekat.
Upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Aksesibilitas yang unggul menjadi fondasi utama kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.***
