Rakyat45.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau seiring meningkatnya risiko musim kemarau kering pada 2026. Ia menegaskan perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap harus menjadi prioritas utama.
Dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026), Puan menyoroti kondisi titik panas (hotspot) di Riau yang masih fluktuatif serta meluasnya area yang terdampak kebakaran.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” tutur Puan.
Ia juga mendorong pemerintah menyediakan pos perlindungan udara bersih atau clean air shelters di kawasan padat penduduk, sekolah, dan posyandu dengan sistem filtrasi partikulat yang memadai. Menurutnya, fasilitas tersebut harus berfungsi sebagai perlindungan kesehatan, bukan sekadar lokasi evakuasi sementara.
Selain itu, Puan meminta instansi terkait menerapkan protokol respons cepat ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap.
“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkapnya.
Puan turut mengingatkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memproyeksikan potensi fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50 hingga 80 persen. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan dan Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” sebut Puan.
Untuk mengurangi beban masyarakat, ia meminta pemerintah memastikan layanan kesehatan bagi warga terdampak Karhutla dapat dijamin melalui BPJS Kesehatan. Puan juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan di daerah rawan kebakaran.
“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.
Ia juga mendorong kesiapan sarana evakuasi medis di wilayah terpencil serta penambahan infrastruktur penanggulangan kebakaran.
“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” imbuh Puan.
Tak hanya fokus pada penanganan darurat, Ketua DPR RI itu juga meminta pemerintah menyiapkan langkah pemulihan pascabencana, termasuk bantuan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak aktivitas ekonomi akibat kabut asap.
“Dan tentunya harus ada bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan,” ucapnya.
Puan turut meminta pemerintah daerah membuka kanal pelaporan cepat yang terhubung dengan dinas kesehatan dan BPBD setempat untuk mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat.
“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera diindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas. Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” pungkasnya.***
