Rakyat45.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penajaman sasaran penerima manfaat. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan fokus utama lembaganya saat ini adalah memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan status gizi masyarakat.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6).
Sebagai bagian dari penataan, BGN melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah pada kelompok prioritas. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru dan mengoptimalkan fasilitas dapur yang sudah berjalan.
BGN juga memperkuat pembinaan serta standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh layanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas SDM, dan mutu pelayanan.
Menurut Nanik, langkah ini sekaligus menjawab tantangan ketimpangan distribusi layanan gizi di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, fasilitas masih banyak terpusat di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan secara signifikan.
“Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Kami menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T dengan mengoptimalkan sarana yang tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas,” jelasnya.
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta yayasan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program di seluruh daerah.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui sistem pengendalian internal yang lebih ketat, integrasi data, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, BGN juga memperkuat sasaran program dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini.
Dengan langkah tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.***
