Rakyat45.com, Pekanbaru – Ancaman Karhutla Riau kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya suhu panas dan status siaga yang mulai diberlakukan di sejumlah daerah. DPRD Riau meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera memperkuat langkah antisipasi dengan mengaktifkan satuan tugas (satgas) di lapangan serta meningkatkan kesejahteraan para petugas.
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Muhtarom, menilai peran petugas yang melakukan pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangat vital. Namun, selama ini mereka hanya mengandalkan biaya operasional yang jumlahnya terbatas.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena tugas yang dijalankan di lapangan membutuhkan pengorbanan besar, baik tenaga, waktu maupun biaya.
“Kerja memantau, mengelilingi lokasi-lokasi rawan kebakaran itu butuh biaya. Yang ada di beberapa kabupaten hanya biaya operasional yang jumlahnya kecil,” ucap Muhtarom, Sabtu (6/6/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Siak-Pelalawan itu menegaskan petugas Karhutla sering bekerja di wilayah terpencil dengan kondisi cuaca ekstrem dan harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang tidak singkat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional sekaligus kesejahteraan petugas yang bertugas melakukan pengawasan dan pemadaman kebakaran.
“Bayangkan kalau tidak ada dananya, mereka harus turun ke lokasi yang begitu berat, jauh, kondisi panas, meninggalkan keluarga tanpa ada penghasilan. Ini tidak adil menurut saya. Seharusnya dialokasikan anggaran supaya mereka fokus bekerja. Ada uang yang dibelanjakan di rumah tangganya. Ini manusiawi sekali,” tegasnya.
Muhtarom bahkan mengusulkan agar petugas yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) maupun Satgas Karhutla mendapatkan gaji tetap, bukan hanya biaya operasional yang digunakan untuk kebutuhan selama bertugas.
“Berikan gaji tetap bila perlu. Bukan hanya insentif biaya operasional yang habis untuk kebutuhan di lapangan. Bagaimana kebutuhan di rumahnya,” katanya kepada Rakyat45.com, Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, mengandalkan semangat sukarela masyarakat untuk menjaga kawasan rawan kebakaran tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Sebab, sebagian besar anggota MPA dan relawan merupakan masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga.
“Kalau suka rela, saya pikir hari ini masyarakat pekerja ini bukan orang kaya-kaya. Mereka orang susah yang butuh dapur. Mereka juga berasap ketika berkeliling ke hutan, ke kebun untuk mengawasi kebakaran,” ungkapnya.
Selain mendorong peningkatan kesejahteraan petugas, Muhtarom juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di kawasan gambut yang sangat rentan memicu kebakaran besar saat musim kemarau.
Ia meminta pemerintah daerah segera mengaktifkan satgas di masing-masing wilayah, memperkuat patroli, serta melakukan pemantauan intensif terhadap daerah rawan Karhutla.
“Saya minta warga jaga lingkungan kita masing-masing dari bencana kebakaran. Kepada pemerintah, aktifkan dan fokus pada pengawasan lapangan dengan mengalokasikan anggaran bagi mereka yang bekerja,” harapnya.***
