Rakyat45.com, Pekanbaru – Pembahasan LKPJ Riau 2025 terus diperdalam DPRD Provinsi Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (7/4/2026). Langkah ini diambil untuk mempercepat penyusunan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Riau dipimpin Ketua Pansus Androy Aderianda. Ia meminta setiap OPD memaparkan secara rinci pelaksanaan program dan realisasi kegiatan selama tahun anggaran 2025.
Sejumlah OPD yang hadir dalam rapat tersebut meliputi Dinas Perhubungan, Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Organisasi, BPBD, Dinas ESDM, Inspektorat, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dinas Perhubungan melaporkan sebagian besar program telah berjalan dengan dukungan teknologi dan sumber daya yang ada, meski masih diperlukan peningkatan di beberapa sektor. Biro Pemerintahan menyatakan capaian kinerja telah memenuhi target, termasuk penyelesaian tunda bayar tahun 2024 yang direalisasikan pada 2025.
BPBD juga mengungkapkan telah menuntaskan kewajiban tunda bayar. Sementara itu, Biro Umum dan Biro Organisasi menilai pelaksanaan program berjalan baik, namun tetap membutuhkan evaluasi lanjutan.
Berbeda dengan OPD lainnya, Dinas ESDM mengakui masih terdapat tunda bayar yang belum terselesaikan dan menjadi perhatian serius dalam pembahasan.
Dari sisi pengawasan, Inspektorat memastikan fungsi pengawasan internal berjalan optimal dengan capaian sesuai target. Sedangkan Dinas PUPR menyampaikan bahwa meskipun terjadi penurunan anggaran, indikator kinerja utama tetap tercapai, termasuk peningkatan layanan infrastruktur, penyediaan air minum, pengembangan kawasan strategis, dan pengelolaan irigasi.
Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet bersama anggota lainnya menyoroti OPD yang masih menghadapi kendala dalam pencapaian target maupun penyelesaian kewajiban keuangan.
Rapat ini juga dihadiri anggota Pansus lainnya seperti Soniwati, Suyadi, Abdullah, Monang Eliezer Pasaribu, serta Sumardany Zirnata.
DPRD Riau menegaskan akan terus mendalami kinerja seluruh OPD sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang komprehensif guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.***
