RAKYAT45.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan penerapan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital mulai 1 Januari 2027 untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial (bansos). Sistem ini disiapkan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran sekaligus mencegah penerima mendapatkan bantuan secara berulang.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan pengintegrasian data penerima bantuan menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan perlindungan sosial melalui sistem digital.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (9/11/2026).
Menurut Syahrial, aplikasi Perlinsos Digital akan memanfaatkan pengenalan wajah untuk mengidentifikasi penerima bantuan. Data tersebut selanjutnya disandingkan dengan posisi penerima dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sederhananya begini, siapapun nanti yang berhak menerima bantuan dalam program perlindungan sosial, itu dikenali wajahnya dalam aplikasi tersebut, dan nantinya akan disandingkan dengan posisi mereka dalam DTSEN,” kata Syahrial.
Ia menjelaskan, integrasi data tersebut mencakup seluruh program bantuan sosial, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Penyelarasan data dinilai penting agar pemerintah memiliki basis data terpadu dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Menurutnya, belum terhubungnya data antarpenyelenggara program berpotensi menimbulkan ketidaktepatan penyaluran bantuan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian masyarakat menerima bantuan berulang kali, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata sebagai penerima.
“Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang menerima bantuan secara berulang, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Ini yang kemudian bisa menyebabkan ketidakadilan,” ujar Syahrial.
Ia menambahkan, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan sosial tidak hanya sebatas melakukan verifikasi dan pendataan secara rutin.
Seluruh pihak juga diharapkan berperan aktif memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria mendapatkan akses terhadap program perlindungan sosial melalui sistem yang disiapkan pemerintah.
“Artinya, seluruh pihak perlu memiliki kepedulian untuk memastikan masyarakat di lingkungan sekitarnya, termasuk tetangga, terdata dan masuk dalam sistem tersebut,” tutur Syahrial.
Melalui penerapan Perlinsos Digital, Pemprov Riau menargetkan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan dengan data yang lebih terintegrasi sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak terlewatkan.***
