Rakyat45.com, Pekanbaru – Upaya memahami arah dan dinamika perekonomian daerah mendorong Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai indikator penting, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menjadi tolok ukur stabilitas ekonomi masyarakat.
Rombongan Komisi III dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, bersama sejumlah anggota. Sementara dari pihak BPS Provinsi Riau, pertemuan dipimpin Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, beserta jajaran.
Sanusi menilai pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk memperkaya perspektif dan memperdalam pemahaman mengenai kondisi ekonomi daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat fondasi perekonomian masyarakat Bengkalis.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis masih sangat dipengaruhi sektor minyak dan gas bumi (migas). Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut adanya langkah strategis dan terukur agar daerah mampu mengembangkan sumber-sumber ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan.
“BPS memiliki data dan analisis yang sangat penting dalam membaca perkembangan ekonomi. Melalui pertemuan ini, kami berharap memperoleh masukan yang dapat menjadi rujukan dalam merumuskan strategi penguatan ekonomi Bengkalis ke depan,” ujar Sanusi.
Di sisi lain, Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertumbuhan ekonomi dan Indeks Harga Konsumen tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara daya beli masyarakat dan dinamika aktivitas perdagangan.
Menurutnya, stabilitas harga menjadi salah satu faktor krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemantauan terhadap perkembangan harga dan pergerakan ekonomi dilakukan secara berkala melalui pengumpulan data langsung di lapangan.
“Untuk memantau perkembangan IHK, kami melakukan pengamatan harga secara langsung, kemudian membandingkannya dengan periode sebelumnya. Data tersebut juga disandingkan dengan informasi bahan pokok yang dihimpun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” jelas Asep.
Lebih lanjut, Asep menekankan perlunya koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BPS agar pemantauan kondisi ekonomi dapat dilakukan secara lebih sistematis. Ia bahkan mengusulkan pembentukan tim koordinasi yang dapat melakukan komunikasi rutin dengan BPS guna memantau perkembangan indeks perekonomian daerah.
“Koordinasi secara berkala, bahkan minimal seminggu sekali, akan sangat membantu memastikan kualitas data dan perkembangan ekonomi daerah dapat dipantau secara lebih akurat dengan melibatkan dinas terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, menilai kondisi keuangan daerah saat ini turut memengaruhi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kendati demikian, DPRD tetap berkomitmen untuk mencari berbagai langkah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia menyoroti ketergantungan Bengkalis terhadap sektor migas, termasuk dampak dari penurunan produksi gas dan listrik yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain itu, ketersediaan pasokan pangan dari luar daerah juga menjadi faktor penting yang harus dijaga.
“Pasokan pangan dari luar daerah harus dipastikan berjalan lancar, terutama dari sisi transportasi dan distribusi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Fakhtiar.
Pandangan senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Adihan. Ia berharap berbagai masukan dan analisis yang disampaikan BPS Provinsi Riau dapat menjadi referensi penting bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih terarah.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Bengkalis, yakni “Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.”**
