Rakyat45.com, Pekanbaru – Golkar Riau minta maaf kepada masyarakat menyusul kericuhan yang terjadi di lingkungan DPRD Riau saat rapat Badan Anggaran (Banggar), Kamis (16/7/2026). Insiden yang melibatkan dua kubu anggota Fraksi Partai Golkar itu kini menjadi perhatian publik.
Ketua DPD Partai Golkar Riau, Yulisman, menegaskan partainya menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan persoalan tersebut akan diproses melalui mekanisme internal partai.
“Kami partai Golkar Riau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Yulisman.
Menurut Yulisman, Partai Golkar tidak akan membiarkan insiden tersebut berlalu begitu saja. Pihaknya akan meminta keterangan dari seluruh pihak terkait untuk mengetahui secara utuh kronologi peristiwa, mulai dari adu argumen saat rapat Banggar hingga bentrokan antarpendukung di Gedung DPRD Riau.
“Tindakan ini telah berdampak buruk terhadap citra lembaga DPRD dan Partai Golkar. Peristiwa ini tidak sepatutnya terjadi di lingkungan lembaga perwakilan rakyat,” katanya.
Ia menilai setiap anggota DPRD seharusnya mampu mengendalikan diri dan menyelesaikan perbedaan pendapat melalui mekanisme yang berlaku di parlemen.
“Karena itu, Golkar Riau berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara jernih tanpa memperpanjang konflik,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPD Partai Golkar Riau akan memanggil dua kadernya di DPRD Riau, yakni Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet. Keduanya akan dimintai penjelasan terkait insiden yang diduga menjadi pemicu kericuhan di Gedung DPRD Riau.
“Sebagaimana insiden ini telah sampai kepada DPP, maka kami akan segera menindaklanjuti. Golkar Riau telah mengumpulkan sejumlah informasi untuk mengetahui secara lebih utuh kronologi perselisihan dan kericuhan,” katanya.
Yulisman mengatakan, hasil pengumpulan informasi tersebut akan menjadi dasar bagi partai dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap kedua kadernya.
Di sisi lain, ia mengimbau seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui jalur organisasi dan mekanisme yang berlaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan DPRD Riau.***
